PRIORITAS, 28/08/26 (Jakarta): Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan siap mengundurkan diri jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak disahkan sesuai target. Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Audiensi tersebut berlangsung di tengah aksi massa yang menuntut DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, meminta pimpinan DPR memberikan kepastian mengenai jadwal pengesahan aturan tersebut.
AMPB minta kepastian tanggal pengesahan
Supriyono mengatakan masyarakat membutuhkan dokumen resmi terkait komitmen DPR terhadap RUU Perampasan Aset. Ia meminta pimpinan DPR mencantumkan tanggal pasti pengesahan dalam berita acara hasil audiensi. Menurut Supriyono, kepastian tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui batas waktu penyelesaian RUU tersebut.
"Kami meminta berita acara audiensi AMPB dan DPR RI terkait pengesahan RUU Perampasan Aset," kata Supriyono.
Ia kemudian meminta pimpinan DPR menetapkan tanggal pengesahan secara jelas.
"Jadi jelas," ujar Supriyono dalam audiensi tersebut.
Sebelumnya, DPR menyampaikan target penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat pada Desember 2026. Dalam perkembangan terbaru, pimpinan DPR menetapkan 15 Desember 2026 sebagai batas penyelesaian RUU tersebut.
Dasco tegaskan kesiapan mundur
Menanggapi tuntutan AMPB, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan tidak keberatan memenuhi tuntutan tersebut. Dasco menegaskan pimpinan DPR berkomitmen menyelesaikan RUU dimaksud sesuai tenggat.
"Kami DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu," kata Dasco.
Ia juga menyatakan tidak memiliki kekhawatiran terhadap konsekuensi apabila DPR gagal memenuhi target.
"Kalau memang tidak selesai, ya kami mundur dari DPR ini, enggak apa-apa," ujar Dasco.
Pimpinan DPR kemudian menyiapkan pernyataan tertulis sebagai bentuk komitmen penyelesaian RUU tersebut. Dasco menyebut staf DPR telah menyiapkan dokumen itu saat audiensi berlangsung.
"Untuk sebagai tanda komitmen saat tadi disampaikan, saya suruh staf ketik dan ini sudah jadi," katanya.
Dokumen tersebut kemudian ditandatangani pimpinan DPR yang hadir dalam pertemuan bersama perwakilan AMPB.
Pimpinan DPR teken komitmen 15 Desember
Selain Dasco, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut hadir dalam audiensi tersebut. Ketiganya menerima perwakilan AMPB di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis.
Dalam dokumen komitmen itu, pimpinan DPR menyatakan RUU Perampasan Aset harus selesai paling lambat 15 Desember 2026. Dokumen tersebut juga memuat konsekuensi bagi pimpinan DPR apabila target pengesahan tidak tercapai.
Pimpinan DPR menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan apabila RUU tersebut tidak disahkan pada rapat paripurna hingga batas waktu tersebut. Komitmen itu berkaitan dengan upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan.
Pimpinan DPR juga berkomitmen mendorong seluruh pihak terkait agar pembahasan RUU berjalan sesuai ketentuan. Komisi III DPR RI dan pemerintah menjadi pihak yang terlibat dalam proses pembentukan aturan tersebut.
AMPB tunggu realisasi janji DPR
Supriyono sebelumnya meminta pimpinan DPR mempertanggungjawabkan komitmen tersebut apabila pengesahan kembali melewati batas waktu. Ia menyebut masyarakat tidak ingin kembali menerima alasan baru jika DPR gagal memenuhi target.
Menurut Supriyono, komitmen tertulis memberikan kepastian lebih kuat bagi masyarakat. Karena itu, AMPB meminta dokumen tersebut mencantumkan batas waktu yang tegas.
Dalam audiensi, Supriyono juga menyampaikan kondisi massa yang menunggu di luar Kompleks Parlemen. Ia berharap proses audiensi tidak berlangsung terlalu lama karena massa masih berada di bawah terik matahari.
"Saya sama teman-teman tidak ingin bertele-tele karena kasihan teman-teman yang di luar panas-panasan," ujar Supriyono.
Setelah audiensi, perwakilan DPR juga menemui massa yang mengikuti aksi di sekitar kompleks parlemen. DPR sebelumnya menyatakan akan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU Perampasan Aset.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mempersilakan AMPB menyampaikan masukan melalui Komisi III DPR RI. Menurut Dasco, Komisi III DPR RI masih membuka agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masyarakat. Dengan demikian, 15 Desember 2026 menjadi tenggat yang disepakati pimpinan DPR untuk menyelesaikan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Melansir sejumlah media, Pimpinan DPR juga telah menyatakan kesediaannya mundur apabila target tersebut tidak tercapai. (P-*/sm)
