PRIORITAS, 27/8/26 (Jakarta): Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) meminta pimpinan DPR mengundurkan diri sebagai wakil rakyat jika DPR tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga 15 Desember 2026. AMPB menilai tuntutan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pimpinan DPR kepada masyarakat.
Tuntutan itu disampaikan Koordinator AMPB Supriyono alias Botok saat menemui pimpinan DPR di Ruangan Abdul Muis, Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/26). Botok hadir bersama sejumlah perwakilan AMPB. Mereka bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta anggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade.
"Seperti contoh, maaf Pak Dasco nggih, beliau siap mengundurkan diri. Pak Saan Mustopa juga siap mengundurkan diri. Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terealisasi, gitu," imbuh Botok.
AMPB minta komitmen DPR
Botok meminta Dasco dan jajaran pimpinan DPR berkomitmen mengesahkan RUU Perampasan Aset sesuai keputusan rapat paripurna DPR pada Kamis (27/8/26).
"Saya sempat ikut hadir ya dalam sidang paripurna terkait pembahasan RUU Perampasan Aset koruptor. Sekilas saya mendengar bahwa RUU tersebut akan diselesaikan atau disahkan maksimal bulan Desember," ucap Botok.
AMPB juga meminta pimpinan DPR mencatat hasil audiensi dalam berita acara. Dokumen tersebut harus memuat kesepakatan mengenai batas waktu pengesahan RUU Perampasan Aset.
Menurut Botok, pimpinan DPR harus bertanggung jawab jika tidak memenuhi kesepakatan tersebut hingga batas waktu yang ditentukan. Ia meminta para pimpinan DPR mengundurkan diri dari jabatan pimpinan sekaligus sebagai anggota parlemen.
"Kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan (Anda-red) semua," imbuhnya.
Sebsanyak 14 perwakilan AMPB hadir
Pimpinan DPR menerima 14 perwakilan AMPB dalam audiensi tersebut. Selain Supriyono alias Botok, mereka terdiri atas Teguh Istiyanto, Anik, Ali Juana, Vender, Wildan, Didik, Mardi, Paijan, Nunung Setiawan, Wahyu Hardianto, Suryani Kaliyana, Yunanto, dan Muhammad Buhari.
Pertemuan tersebut berlangsung di sela aksi demonstrasi AMPB bersama sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (27/8/2026). Sejumlah anggota AMPB bahkan telah tiba di Jakarta beberapa hari sebelumnya.
Menyampaikan aspirasi
Mereka kemudian berkumpul di sekitar kompleks parlemen untuk menyampaikan aspirasi.
Dalam aksi tersebut, AMPB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPR. Mereka salah satunya mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
AMPB juga menuntut pemerintah menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. (P-*r/Zamir Ambia)
