PRIORITAS, 28/8/26 (Jakarta): Penetapan batas waktu 15 Desember 2026 memperjelas arah pembahasan regulasi pemberantasan korupsi di Parlemen. Pimpinan DPR RI mempercepat agenda pengesahan RUU Perampasan Aset guna merespons desakan publik secara langsung.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus juru bicara (jubir) Partai Gerindra, Bahtra Banong memberikan apresiasi tinggi terhadap ketegasan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada hari Jumat.
"Kesediaan mempertaruhkan jabatan bukan semata-mata soal posisi politik, tetapi menunjukkan kesungguhan untuk menempatkan kepentingan bangsa, serta pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan kepastian hukum di atas kepentingan pribadi maupun golongan," ungkap Bahtra dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/8/26).
Langkah berani pimpinan parlemen sejalan penuh dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan keseriusan DPR mengawal amanah penegakan hukum yang bersih. Bahtra memahami tingginya desakan masyarakat luas terhadap percepatan regulasi pembekuan aset hasil kejahatan.
"Gerindra menghormati dan mendengar masukan masyarakat serta mendorong agar pembahasan RUU ini dilakukan secara sungguh-sungguh, terbuka, dan bertanggung jawab, sehingga menghasilkan regulasi yang kuat, efektif, dan tetap menjunjung prinsip negara hukum serta keadilan," ujarnya.
Kesepakatan tenggat waktu tersebut mengemuka pasca audiensi bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Gedung Nusantara. Pimpinan parlemen bahkan menandatangani dokumen komitmen tertulis di hadapan para perwakilan warga.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan klausul pengunduran diri seluruh pimpinan jika pembahasan melebihi batas waktu yang disepakati.
"Limit waktu paling lambat untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan diketok di Paripurna pada tanggal 15 Desember 2026," tegas Dasco.
Massa audiens memperluas kesepakatan surat pernyataan hingga mencakup pelepasan status keanggotaan DPR RI. Penegasan komitmen ini membuktikan keseriusan legislatif mewujudkan transparansi penegakan hukum nasional. (P-*/Khalied M)
