PRIORITAS, 23/10/26 (Jakarta): Lambatnya proses pengundangan undang-undang menjadi perhatian anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto menelusuri dugaan hambatan di lingkungan birokrasi karena keterlambatan tersebut berpotensi mengganggu penyusunan aturan turunan dan pelaksanaan program strategis pemerintah.
Rieke mengatakan pihaknya tengah meneliti proses yang berlangsung setelah DPR mengesahkan undang-undang dan mengirimkannya kepada pemerintah.
Menurut dia, proses pengundangan yang berlarut-larut dapat menghambat tahapan berikutnya, termasuk pemberian nomor resmi dan penerbitan regulasi pelaksana.
“Salah satu yang sedang kami teliti adalah bagaimana undang-undang sudah disahkan di DPR dan sudah dikirim ke pemerintah, tapi diundangkannya saja lama. Boro-boro bisa dinomerin, diundangkannya saja lama,” kata politisi senior yang bertugas di Senayan tersebut.
Dampak keterlambatan itu, menurut Rieke, dapat menjalar hingga pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Tanpa pengundangan yang tuntas, pemerintah berpotensi menghadapi kendala ketika menyusun peraturan turunan yang diperlukan untuk menjalankan ketentuan dalam undang-undang.
“Bagaimana bisa ada peraturan turunan? Bagaimana kemudian undang-undang reforma agraria bisa jalan? Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan, undang-undang Satu Data Indonesia bisa jalan?” ujar wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII itu.
Atas dasar itu, Rieke menyoroti kemungkinan adanya oknum birokrasi yang memperlambat proses pengundangan regulasi strategis.
Ia menilai dugaan tersebut perlu mendapat perhatian karena undang-undang menjadi salah satu landasan bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan program nasional.
“Jika ada indikasi oknum-oknum yang berusaha ngerem beberapa undang-undang yang sebetulnya itu penting sebagai acuan bagi implementasi kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo,” tegas legislator yang berfokus pada pengawasan kebijakan publik dan ketenagakerjaan tersebut.
Lebih lanjut, Rieke meminta Presiden Prabowo menelusuri persoalan itu dan mengambil langkah tegas apabila pemeriksaan menemukan pihak yang sengaja menghambat proses pengundangan.
Ia mengingatkan, jajaran birokrasi perlu menjalankan tugas secara konsisten dalam mendukung pelaksanaan kebijakan negara.
“Bongkar Pak Presiden. Nggak boleh ada birokrasi yang dua kaki,” pungkas akademisi sekaligus inisiator konsep Data Desa Presisi tersebut.
Desakan Rieke tersebut menempatkan proses pengundangan sebagai bagian penting dalam rantai pelaksanaan kebijakan publik.
Namun, dugaan keterlibatan oknum birokrasi masih memerlukan penelusuran dan bukti untuk memastikan penyebab keterlambatan serta pihak yang bertanggung jawab. (P-Khalied M)
