Lompat ke konten
Breaking
NEWSTour & Travel

Sejalan dengan keputusan Menteri, Garuda Indonesia segera naikkan harga tiket

Zamir Ambia1 menit baca
Bagikan
Pekerja menurunkan muatan kargo dari pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 143 saat tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Rabu (2/9/2020).
Foto ilustrasi pesawat Garuda Indonesia. (Dok/Antara)

PRIORITAS, 8/4/26 (Jakarta): Maskapai milik negara, Garuda Indonesia, berencana menyesuaikan tarif tiket penerbangan. Kebijakan ini dilakukan sejalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 terkait perubahan komponen biaya tambahan pada tarif penumpang.

"Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator," imbuh Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan dalam keterangannya, Rabu (8/4/26).

Dalam keputusan itu, tarif tiket pesawat rute domestik diizinkan meningkat sekitar sembilan hingga 13 persen. Selain penyesuaian pada tarif penumpang kelas ekonomi domestik, kebijakan tersebut juga mencakup pemberian stimulus berupa PPN 11 persen yang ditanggung pemerintah (DTP).

Peninjauan secara rutin

Garuda Indonesia turut melakukan peninjauan secara rutin mengikuti fluktuasi harga avtur yang terus berubah. Perseroan juga menyiapkan langkah mitigasi dengan mengoptimalkan frekuensi serta penjadwalan penerbangan di beberapa rute guna menjaga produktivitas kapasitas dan keberlanjutan operasional.

"Ke depan, Garuda Indonesia akan terus mencermati perkembangan geopolitik dan dinamika industri aviasi global, serta memastikan setiap langkah penyesuaian dilakukan secara adaptif guna menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan berbagai insentif guna meredam kenaikan harga tiket, termasuk skema PPN ditanggung pemerintah (DTP) dengan alokasi anggaran sekitar Rp2,6 triliun.

Di samping itu, pemerintah menetapkan penyesuaian fuel surcharge menjadi 38 persen untuk seluruh tipe pesawat, serta memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk atas suku cadang pesawat sebagai upaya menekan biaya operasional maskapai. (P-*r/Zamir Ambia)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami