PRIORITAS, 11/9/26 (Jakarta): Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemutakhiran data penerima manfaat program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam evaluasi terbaru tersebut, BGN resmi mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dari daftar penerima program.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa mayoritas lembaga yang dicoret merupakan sekolah swasta bertaraf internasional atau sekolah yang bekerja sama dengan institusi global maupun nasional.
"Kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat karena sekolah-sekolah tersebut sudah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS," ujar Sudaryono melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/9/26).
Sinergi data lintas kementerian
Untuk mendapatkan basis data yang akurat dan menyeluruh, BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Sudaryanto yang akrab disapa Mas Dar mengatakan, proses pendataan berkala itu mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di tanah air, mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga sekolah keagamaan lainnya.
Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, potret distribusi layanan MBG saat ini terbagi menjadi lebih dari 340.000 sekolah sudah mendapatkan pelayanan dan menikmati menu MBG secara rutin. Sementara sekitar 240.000 sekolah tercatat belum menerima program dan dimasukkan ke dalam daftar tahapan perluasan layanan berikutnya.
Evaluasi ketat permohonan baru MBG
Seiring berjalannya program, Sudaryono mengungkapkan, BGN terus kebanjiran permohonan dari berbagai satuan pendidikan yang berharap segera mendapatkan layanan MBG.
Kendati demikian, pihak BGN tidak akan langsung meloloskan setiap permintaan yang masuk. Petugas akan melakukan proses investigasi ketat serta pemetaan wilayah terlebih dahulu untuk memastikan penyaluran dana dan nutrisi tepat sasaran.
Langkah pemutakhiran data tersebut dinilai krusial agar perluasan program MBG ke depan berjalan lebih terukur.
Dikatakan, BGN berkomitmen untuk tidak sekadar mengejar target jumlah kuantitas sekolah, melainkan tetap memprioritaskan kondisi ekonomi dan kebutuhan riil dari masing-masing wilayah di Indonesia. (P-Ant/ht)
