PRIORITAS, 23/5/26 (Jakarta): Upaya diplomasi pemerintah dalam membebaskan warga negara Indonesia dari situasi konflik mendapat sorotan positif dari parlemen. Langkah tersebut dinilai menunjukkan kehadiran negara dalam kondisi darurat.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang, menyampaikan apresiasi atas kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berhasil mengupayakan pembebasan sembilan WNI.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan RI yang telah bekerja keras mengawal keselamatan sembilan WNI dalam misi Global Sumud Flotilla. Ini kabar yang sangat melegakan. Di tengah situasi yang sangat sensitif dan akses komunikasi yang terbatas, negara tetap harus hadir, dan dalam kasus ini kerja diplomasi pelindungan WNI terlihat nyata,” ujar Andina, dikutip Sabtu (23/5/26).
Para WNI tersebut sebelumnya mengikuti misi kemanusiaan internasional menuju Gaza. Mereka kini telah dibebaskan bersama relawan dari berbagai negara. Proses deportasi sedang berlangsung melalui jalur penerbangan internasional.
Andina menilai keberhasilan ini menunjukkan efektivitas koordinasi lintas jalur diplomasi. Kecepatan respons dan komunikasi antar perwakilan menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan warga negara.
Meski pembebasan telah tercapai, ia menegaskan proses belum selesai. Pemerintah diminta terus mengawal tahap pemulangan hingga seluruh WNI tiba di Indonesia.
“Pembebasan adalah langkah besar, tetapi pengawalan tidak boleh berhenti di situ. Pemerintah perlu memastikan proses deportasi, transit, dan kepulangan berjalan aman. Kondisi kesehatan mereka juga harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk kemungkinan trauma selama penahanan,” katanya.
Ia juga menyoroti posisi relawan kemanusiaan dalam konflik. Relawan dan jurnalis tidak masuk kategori kombatan. Perlakuan terhadap mereka harus mengacu pada prinsip kemanusiaan.
“Relawan kemanusiaan dan jurnalis bukan kombatan. Mereka tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman. Misi kemanusiaan seharusnya dihormati, bukan dihalangi dengan kekerasan atau penahanan sewenang-wenang,” tegasnya.
Menurut Andina, sikap pemerintah dalam isu ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip kemanusiaan dan kepentingan nasional. Indonesia tetap menyuarakan hukum internasional. Perlindungan WNI tetap menjadi prioritas utama.
“Indonesia memang harus tegas dalam membela kemanusiaan dan hukum internasional. Namun dalam situasi krisis, keselamatan WNI adalah prioritas yang paling mendesak. Karena itu saya menghargai kerja-kerja diplomasi yang dilakukan secara hati-hati, tetapi tetap aktif dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Sistem pelindungan WNI perlu diperkuat. Protokol misi kemanusiaan lintas negara harus diperjelas.
Langkah yang dinilai penting meliputi pemetaan risiko, penguatan jalur komunikasi darurat, serta koordinasi antar perwakilan di luar negeri.
“Ke depan, negara perlu memiliki protokol yang semakin kuat untuk melindungi WNI dan komunikasi terkait dalam menjalankan misi kemanusiaan di wilayah berisiko. Solidaritas kemanusiaan harus tetap dihormati, tetapi keselamatan warga negara juga harus diantisipasi sejak awal,” kata Andina.
Ia berharap seluruh WNI dapat segera kembali ke tanah air dalam kondisi aman. Proses pengawalan diminta terus berjalan hingga tahap akhir.
“Semoga seluruh WNI segera tiba di tanah air dengan selamat. Apresiasi patut diberikan kepada semua pihak yang telah bekerja, tetapi pengawalan harus terus dilakukan sampai mereka benar-benar kembali kepada keluarga masing-masing,” pungkasnya. (P-Khalied M)
