PRIORITAS, 21/7/26 (Bekasi): Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dinilai akan memberikan fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih akurat dan sesuai kebutuhan dunia usaha. Data yang dihasilkan juga diharapkan mampu memperkuat daya saing industri sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan hasil SE 2026 akan menyajikan informasi menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi nasional, mulai dari perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik pelaku usaha, hingga pemanfaatan tenaga kerja di berbagai wilayah.
"Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja," ujar Yassierli saat menjadi narasumber dalam High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertema "Kolaborasi SE 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan" yang digelar BPS RI di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, data tersebut akan membantu pemerintah mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus memetakan kebutuhan kompetensi yang berkembang seiring perubahan dunia industri.
Selain itu, informasi dari sensus dapat dimanfaatkan untuk menyusun program pelatihan vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja, meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja, serta mendorong produktivitas nasional.
Yassierli menilai pemetaan yang akurat mengenai kondisi dunia usaha dan ketenagakerjaan menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
"SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk adik-adik kita dan anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak.
Ia berharap sinergi antara BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, asosiasi usaha, pengelola kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, hingga pelaku usaha dapat terus diperkuat untuk mendukung kelancaran pendataan.
Menurut Amalia, sosialisasi yang masif dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar pelaksanaan sensus mampu menghasilkan data yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi maupun ketenagakerjaan di masa mendatang. (P-*r/Humas Kemnaker/Gio R)
