Oleh: Dimas Suryo, pengamat masalah sosial dan ekonomi di Kepulauan Riau
Ada satu pertanyaan yang kini layak diajukan dengan lantang kepada aparat penegak hukum: setelah Basri Lewaimang dan Yuwanky ditangkap, kapan giliran Karto diperiksa?
PRIORITAS, 11/9/26 (Batam): Pertanyaan itu bukan vonis. Bukan pula berarti Karto otomatis bersalah.
Justru sebaliknya. Pertanyaan ini penting agar hukum bekerja secara terang, profesional dan berdasarkan bukti. Jika memang tidak ada keterlibatan, jelaskan. Jika ada indikasi, periksa. Jika ditemukan bukti pidana, proses sesuai hukum. Jangan biarkan publik hidup dalam wilayah abu-abu.
Pertanyaan mengenai Karto kembali mencuat setelah dua nama penting dalam perkara narkotika jaringan tempat hiburan malam di Batam, Basri Lewaimang dan Yuwanky, berhasil ditangkap aparat.
Basri ditangkap di Malaysia pada 20 Agustus 2026 setelah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Beberapa hari kemudian, Yuwanky yang disebut Bareskrim Mabes Polri sebagai pemilik THM Planet Batam ditangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta setelah kembali dari Singapura. Bareskrim menyebut Yuwanky diduga menjadi bandar bersama Basri dan menyediakan berbagai jenis narkotika di THM Planet Batam.
Ini jelas bukan perkara kecil. Pengungkapan awal pada jaringan tempat hiburan malam tersebut bahkan berujung pada pengamanan puluhan orang dan penyitaan narkotika. Polisi kemudian mengembangkan perkara untuk mencari siapa yang berada di balik jaringan tersebut.
Dan di sinilah pertanyaan publik menjadi penting. Apakah penangkapan Basri dan Yuwanky adalah akhir, atau justru awal untuk membongkar jaringan yang lebih besar?
Jangan hanya menangkap yang terlihat
Pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti pada orang yang tertangkap tangan. Kalau yang ditemukan hanya kurir, pengedar, penjaga atau bandar lapangan, maka pekerjaan penegakan hukum belum selesai. Sebab dalam kejahatan terorganisasi selalu ada pertanyaan yang lebih besar: Siapa yang memasok? Siapa yang mengendalikan? Siapa yang membiayai? Siapa yang menikmati keuntungan? Dan yang tidak kalah penting: Ke mana uang hasil kejahatan itu mengalir?
Pertanyaan terakhir menjadi semakin penting karena perkara Yuwanky juga dikembangkan ke dugaan tindak pidana pencucian uang. Artinya, penyidikan tidak cukup hanya menghitung berapa butir narkoba yang beredar. Aparat harus mengikuti uangnya. Follow the money.
Jika narkoba menghasilkan uang dalam jumlah besar, uang itu tentu tidak menguap begitu saja. Ia bisa masuk ke rekening. Bisa berubah menjadi aset. Bisa masuk ke perusahaan. Bisa bercampur dengan pendapatan bisnis legal. Bisa diputar melalui berbagai transaksi. Dan di situlah TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) menjadi senjata penting untuk memutus urat nadi bisnis narkoba.
Pertanyaan Romo Paschal
Tokoh kemanusiaan di Kepulauan Riau, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Paschal, sejak awal meminta agar perkara ini tidak berhenti pada pelaku lapangan. Ia bahkan secara terbuka mendorong aparat untuk membongkar perkara sampai ke akar-akarnya, termasuk menelusuri aliran uang dan pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih jauh.
Nama Karto juga disebut dalam pernyataan dan pemberitaan mengenai desakan tersebut.
Di sinilah posisi hukum harus tetap dijaga. Nama disebut bukan berarti bersalah. Jabatan dalam perusahaan bukan berarti terlibat narkoba. Hubungan bisnis bukan otomatis hubungan pidana. Tetapi, semua itu juga tidak berarti seseorang yang disebut dalam pengembangan perkara tidak boleh diperiksa.
Kalau ada relevansi dengan perkara, periksa. Kalau tidak ada bukti, hentikan. Kalau ada bukti permulaan yang cukup, tingkatkan penanganannya sesuai hukum. Begitu seharusnya hukum bekerja.
Lalu, mengapa Karto?
Inilah pertanyaan yang perlu dijawab secara objektif oleh penyidik. Sejumlah pemberitaan menyebut Karto tercantum sebagai Presiden Komisaris dalam struktur Planet Holiday Hotel & Residence Batam. Tetapi struktur jabatan perusahaan, dengan sendirinya, bukan bukti keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkotika.
Karena itu, pertanyaan publik bukan: “Karto pasti terlibat atau tidak?” Pertanyaan yang lebih tepat adalah: “Apakah penyidik sudah memeriksa dan menelusuri sejauh mana pengetahuan, kewenangan, hubungan bisnis, serta kemungkinan keterkaitan Karto dengan perkara yang sedang dibongkar?”
Jika sudah diperiksa, publik tentu tidak perlu memaksa. Jika belum, dan memang ada alasan hukum untuk memeriksanya, mengapa tidak? Ini bukan soal memburu seseorang. Ini soal memastikan tidak ada mata rantai yang terlewat.
Batam tidak membutuhkan tebang pilih
Yang paling berbahaya dari kejahatan narkoba bukan hanya narkobanya. Yang lebih berbahaya adalah ketika bisnis narkoba berkembang menjadi sebuah ekosistem.
Ada pemasok. Ada bandar. Ada pengedar. Ada tempat transaksi. Ada jaringan keuangan. Ada orang yang menikmati hasilnya. Dan, jika memang terbukti, bisa saja ada pihak yang memberikan perlindungan. Karena itu, pemberantasan narkoba harus bergerak dari bawah ke atas. Bukan hanya street level, tetapi sampai ke high level.
Basri sudah ditangkap. Yuwanky sudah ditangkap. Maka masyarakat wajar bertanya: Siapa berikutnya?
Bukan karena masyarakat ingin melihat lebih banyak orang diborgol. Tetapi karena masyarakat ingin melihat jaringan kejahatan benar-benar dibongkar.
Jangan sampai narkoba kalah oleh tembok kekuasaan
Batam adalah kota strategis. Letaknya berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Mobilitas manusia dan barang sangat tinggi. Karena itu, Batam sekaligus memiliki kerentanan terhadap kejahatan lintas negara.
Kepolisian sendiri telah menunjukkan bahwa penanganan kasus narkoba di Kepulauan Riau membutuhkan kerja lintas negara. Penangkapan Basri di Malaysia dan Yuwanky setelah kembali dari Singapura menunjukkan dimensi lintas batas dalam perkara ini.
Dalam konteks seperti ini, jangan sampai jaringan narkoba hanya dipotong di satu-dua titik. Potong akarnya. Putus aliran uangnya. Sita aset yang terbukti berasal dari kejahatan. Bongkar jaringannya. Dan bila ditemukan keterlibatan oknum aparat atau pihak yang memberikan perlindungan, proses juga. Tidak boleh ada pengecualian. Tidak boleh ada nama besar yang membuat hukum menjadi kecil.
Yang ditunggu publik bukan sensasi. Masyarakat Batam tidak membutuhkan drama penangkapan. Masyarakat membutuhkan hasil penyidikan. Publik ingin tahu: Apakah benar jaringan narkoba beroperasi secara sistematis? Berapa besar peredarannya? Siapa pemasoknya? Siapa pengendalinya? Siapa yang menerima uangnya? Aset apa saja yang diperoleh dari hasil kejahatan? Apakah ada perusahaan yang digunakan untuk mencuci uang? Apakah ada pihak yang memberikan perlindungan?
Dan yang paling penting: Apakah seluruh pihak yang relevan sudah diperiksa? Termasuk mereka yang berada di lapisan atas struktur bisnis, sepanjang memang terdapat dasar hukum untuk memeriksanya.
Itulah makna penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Kalau Karto tidak terlibat, justru harus dijelaskan Ini juga penting. Jangan sampai kritik terhadap aparat berubah menjadi pengadilan di ruang publik.
Karto memiliki hak yang sama dengan siapa pun untuk dianggap tidak bersalah sampai ada bukti dan putusan hukum yang berkekuatan tetap. Karena itu, jika penyidik telah menelusuri keterangannya dan tidak menemukan hubungan dengan tindak pidana, katakan. Jika telah diperiksa dan tidak ditemukan bukti, jelaskan. Transparansi seperti itu justru akan melindungi semua pihak dari spekulasi.
Sebaliknya, jika dalam pengembangan perkara ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya, jangan berhenti hanya karena yang bersangkutan memiliki posisi, uang, jaringan atau pengaruh. Hukum harus tetap berjalan.
Dari narkoba menuju TPPU
Inilah babak yang seharusnya mendapat perhatian lebih besar. Menangkap bandar memang penting. Tetapi menghentikan bisnis narkoba berarti menghentikan mesin uangnya. Karena itu, penyidikan dugaan TPPU harus dilakukan serius.
Telusuri rekening. Telusuri transaksi. Telusuri aset. Telusuri perusahaan. Telusuri hubungan bisnis. Telusuri transaksi lintas negara.
Dan bila ditemukan aset yang memiliki hubungan dengan tindak pidana, proses sesuai ketentuan hukum. Sebab kalau uangnya masih bisa berputar, bisnisnya bisa hidup kembali. Hari ini satu bandar ditangkap. Besok muncul bandar baru. Satu tempat ditutup. Tempat lain tumbuh. Satu jaringan dibongkar. Jaringan baru muncul. Kecuali uangnya diputus.
Pertanyaan terakhir untuk aparat
Romo Paschal mempertanyakan kapan giliran Karto. Pertanyaan itu tidak harus dijawab dengan penangkapan. Jawabannya jauh lebih sederhana: Periksa jika memang ada dasar hukumnya. Jelaskan jika sudah diperiksa. Buktikan jika memang ada keterlibatan. Bebaskan dari tuduhan jika memang tidak terbukti.
Begitulah negara hukum bekerja. Masyarakat tidak sedang meminta aparat mencari kambing hitam. Masyarakat justru sedang meminta sesuatu yang jauh lebih sederhana: jangan berhenti di tengah jalan. Setelah Basri. Setelah Yuwanky. Kalau memang masih ada mata rantai lain, bongkar.
Kalau ada Karto, periksa. Kalau ada nama lain, periksa. Kalau ada oknum aparat, periksa. Kalau ada aliran uang, kejar. Kalau ada aset hasil kejahatan, sita sesuai hukum. Dan kalau pada akhirnya seseorang tidak terbukti terlibat, nyatakan pula dengan terang. Sebab pemberantasan narkoba yang kredibel bukanlah tentang berapa banyak orang yang ditangkap. Ia diukur dari seberapa jauh negara mampu membongkar jaringan, memutus uang, menyita hasil kejahatan, dan memastikan hukum berlaku sama kepada semua orang.
Batam membutuhkan bukti. Bukan sekadar operasi. Bukan sekadar konferensi pers. Bukan sekadar borgol dan kamera.
Batam membutuhkan kepastian bahwa perang melawan narkoba benar-benar sampai ke akar. Dan masyarakat sedang menunggu satu hal: apakah operasi ini akan menjadi awal dari pembersihan besar-besaran, atau kembali berhenti pada nama-nama yang paling mudah dijangkau?
Jangan sampai narkoba berhasil membangun kerajaan. Sementara hukum hanya berhasil menangkap para penjaganya.
