Aksi demo di Desa Rambung Merah, Kabupaten Simalungun, Sumut.
PRIORITAS, 18/6/26 (Medan) : Ketersediaan lahan masih menjadi kendala krusial dalam percepatan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai daerah. Pasalnya, tidak semua desa memiliki aset lahan yang cukup dan bebas dari konflik untuk mendirikan gerai program ketahanan pangan tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih Sumatra Utara (Sumut), Tumpal Hasudungan Sitorus, saat menjadi peserta dalam Seminar Nasional KDKMP yang digelar di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.
Di hadapan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Direktur Agrinas, dan pakar psikologi politik Prof. Hamdi Muluk yang hadir sebagai narasumber, Tumpal membeberkan dinamika pelik yang terjadi di wilayahnya, khususnya selaku Kepala Desa (Kades) Rambung Merah, Kabupaten Simalungun, Sumut.
Tumpal mengaku, rencana pembangunan gerai KDKMP di desanya justru memicu gelombang demonstrasi dari sekelompok warga. Penolakan terjadi saat pemerintah desa mengajukan pemanfaatan sebagian lahan tanah lapangan.
"Padahal, sudah ada berita acara resmi terkait pembangunan gerai dimaksud. Lahan yang digunakan pun bukan seluruh lapangan, melainkan hanya disisihkan sebagian kecil saja. Pemanfaatan ini sebenarnya sudah disepakati bersama dalam forum rembuk desa," beber Tumpal.
Ia menambahkan bahwa tanah lapangan tersebut selama ini memiliki fungsi multifungsi bagi warga lokal, bukan hanya untuk fasilitas olahraga, tetapi juga mendukung kegiatan keagamaan dan kebudayaan masyarakat.
Respons Menteri Koperasi dan Agrinas
Mendengar keluhan tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono langsung memberikan respons cepat di tempat acara. Seminar nasional tersebut juga dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Wakil Panglima TNI, serta jajaran Wakil Menteri lainnya.
Menteri Koperasi menginstruksikan PT Agrinas (Agro Industri Nasional) selaku mitra pelaksana segera turun tangan mencari jalan keluar atas kendala di lapangan.
"Terkait hal ini, nanti Agrinas secepatnya mengambil langkah. Memang sudah dipikirkan, kalau target penduduk di atas 1.000 jiwa tetap diupayakan dikerjakan," ujar Ferry Juliantono.
Ferry memaparkan, dari total target pembangunan, saat ini baru sekitar 30 ribuan gerai KDKMP yang selesai. Pemerintah masih mengejar target pembangunan sekitar 50 ribuan gerai lagi di seluruh Indonesia. "Kami bersama Agrinas tentu secepatnya mencarikan solusi atas kendala lahan ini," tambahnya.
Berujung Bentrok Fisik dan Pembatalan Program
Ditemui usai seminar, Tumpal Hasudungan Sitorus mengungkapkan dampak fatal dari penolakan tersebut. Aksi protes dari kelompok yang mengatasnamakan peduli olahraga sepak bola itu tidak hanya sebatas orasi, melainkan berujung pada bentrok fisik.
Insiden pengeroyokan bahkan menimpa Ketua Koperasi Desa (Kopdes) serta anak dari Tumpal sendiri. Kasus kekerasan fisik ini pun telah resmi dilaporkan ke Polres Simalungun dan Polda Sumut.
Akibat keterbatasan lahan yang diperparah oleh aksi demo anarkis tersebut, pembangunan gerai KDKMP di Desa Rambung Merah akhirnya terpaksa dibatalkan. Tumpal menyayangkan pembatalan ini karena kerugian besar harus ditanggung oleh masyarakat desa secara luas.
"Kita semua rugi, sebab alokasi dana desa sudah dialihkan untuk program ini. Padahal lewat KDKMP yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, kita berharap ada percepatan ekonomi kerakyatan berbasis desa. Sekarang program itu terhambat di wilayah kami," keluh Tumpal.
Menurut Tumpal, pihak Agrinas dan jajaran TNI yang mengawal program strategis nasional ini sangat menyayangkan terjadinya aksi demo anarkis yang mengorbankan kepentingan ekonomi jangka panjang masyarakat desa.(P/dg)
