PRIORITAS, 6/4/26 (Jakarta): Pentingnya meningkatkan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B) menjadi sorotan Wakil Menteri (Wamen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.
Ia berharap jumlah penerima MBG 3B bisa ditingkatkan karena hingga saat ini memang masih ada beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengalokasikan untuk 3B.
“Hal ini mengingat bahwa pemberian MBG untuk 3B merupakan salah satu cara menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan pencegahan stunting di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," ujar Wamen Isyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (6/4/26).
Mantan wartawan itu juga berharap agar distribusi MBG ke sasaran 3B yang semula hanya dibagikan pada Senin dan Kamis, dapat diberikan setiap hari kepada sasaran 3B dengan menu makanan basah yang lebih menyehatkan dan menghindari makanan kering yang mengandung makanan ultra-proses.
Diketahui, Kemendukbangga/BKKBN memegang mandat pendistribusian MBG 3B yang tercantum dalam Perpres 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Pasal 47.
Penyempurnaan pelaksanaan MBG 3B
Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan akan ada peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG bagi 3B ke depannya.
"Untuk 3B, tidak ada perubahan apapun karena sudah bisa berjalan dengan baik. Namun perlu disempurnakan karena pemberian MBG bagi 3B sangat penting untuk menentukan masa depan anak-anak kita, pada akhirnya menentukan masa depan Indonesia," kata Zulkifli Hasan, sebagaimana dilansir dari Antara.
Pemerintah juga, katanya, memastikan langkah percepatan untuk menyempurnakan implementasi dan efektivitas Program MBG, utamanya terkait perbaikan tata kelola SPPG.
"Progres (hingga) 30 Maret 2026 itu sudah berada di 38 provinsi, mencapai 61.680.043 penerima manfaat. Sementara sebanyak 26.066 SPPG telah beroperasi, dengan 2.162 (di antaranya) ditutup sementara, yang di-suspend (ditangguhkan) 1.789 (dapur), (dikenakan) SP1 368 (dapur), (dikenakan) SP2 lima, sehingga totalnya 2.162 (dapur)," ungkap Menko Pangan Zulkifli Hasan. (P-*/ht)
