Breaking

Data Penerima BSU, Menaker: Masih dalam Proses VerifikasiPolsek Koja bongkar pabrik cetak SIM dan KTP palsuPresiden Prabowo terbuka terhadap kritik dan perbedaan pandanganAtraksi wisata jadi motor penggerak ekonomi nasionalGubernur Kalsel Lepas Jenazah Korban Helikopter JatuhIn Memoriam: Panda Nababan, wartawan pejuang dan politisi petarungDugaan Penyalahgunaan Beras SPHP, RPK Minta Diawasi KetatOrang terkaya ke-7 dunia Jensen Huang selingkuh dengan mata-mata TiongkokHari ini SPP-TDLN Secara Resmi DiberlakukanBahlil Janji Harga BBM Subsidi tak Akan NaikMKK Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa dan PresidenPolda Kepri Bongkar Peredaran Vape Berisi Etomidate, Ratusan Cartridge Dari Malaysia Disita

Data Penerima BSU, Menaker: Masih dalam Proses VerifikasiPolsek Koja bongkar pabrik cetak SIM dan KTP palsuPresiden Prabowo terbuka terhadap kritik dan perbedaan pandanganAtraksi wisata jadi motor penggerak ekonomi nasionalGubernur Kalsel Lepas Jenazah Korban Helikopter JatuhIn Memoriam: Panda Nababan, wartawan pejuang dan politisi petarungDugaan Penyalahgunaan Beras SPHP, RPK Minta Diawasi KetatOrang terkaya ke-7 dunia Jensen Huang selingkuh dengan mata-mata TiongkokHari ini SPP-TDLN Secara Resmi DiberlakukanBahlil Janji Harga BBM Subsidi tak Akan NaikMKK Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa dan PresidenPolda Kepri Bongkar Peredaran Vape Berisi Etomidate, Ratusan Cartridge Dari Malaysia Disita

Tagar

belanja pegawai

2 Artikel

Trending1Medsos: Sejumlah jenderal polisi diitangkap, Mabes buka suara 2Ketika cara masak menentukan: Ini bedanya kalori telur rebus, ceplok, dan dadar 3Listyo Sigit Prabowo tersangka penyadapan PresidenTag#Batam #kepri #Barito Selatan #Sulawesi Utara #Polda Kepri

IMG-20260413-WA0096

Belanja pegawai tembus 40 persen, Ansar cari solusi lewat skema PPPK

PIORITAS , 13/4/2026 (Tanjungpinang): Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengusulkan agar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditanggung pemerintah pusat guna menekan belanja pegawai daerah hingga 30 persen pada 2027 sesuai ketentuan UU HKPD.

Senin, 13 April 2026 pukul 11.29 WIB•1 menit baca

Belum ada realisasi belanja pegawai di kalangan Pemkab Natuna

PRIORITAS, 18/2/25 (Natuna): Menjelang rapat antara DPRD dan Pemkab Natuna, keputusan mengenai rasionalisasi belanja pegawai di lingkungan Pemkab Natuna masih belum terealisasi.

Kamis, 20 Februari 2025 pukul 09.32 WIB•2 menit baca

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.