Pemprov Sulawesi Utara meminta dukungan Komisi II DPR RI untuk mengalokasikan anggaran GWPP 2027 demi memperkuat pengawasan 12 pulau terluar.
Wakil Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengulas persoalan peran BRAN dan ATR/BPN demi cegah tumpang tindih tugas.
PRIORITAS, 8/10/26 (Jakarta): Komisi II DPR RI menegaskan akan mempelajari secara komprehensif Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden...
Wakil Ketua Panja RUU Pemilu DPR Bahtra Banong memastikan pembahasan tetap berjalan penuh selama masa reses DPR.
PRIORITAS , 17/09/26 (Manado): Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong percepatan penyelesaian persoalan tata ruang dan legalitas lahan yang masih menjadi kendala dalam pengembangan investasi, khususnya di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) sekaligus Kawasan Ekonomi Khusus…
PRIORITAS , 7/7/26 (Jakarta): Rencana penurunan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2027 menjadi perhatian serius Komisi II DPR RI . Pengurangan anggaran sekitar Rp600 triliun masih mengkhawatirkan karena mengganggu kemampuan pemerintah daerah membayar gaji aparatur sipil negara (ASN).
PRIORITAS , 23/7/25 (Jakarta): Komisi II DPR RI bersama pemerintah serta Komite I DPD RI telah menyepakati 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara dalam tahap pembahasan tingkat pertama.
PRIORITAS , 27/3/25 (Natuna): Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas mulai nyata dan harapan akan segera terwujud semakin dekat.
PRIORITAS, 20/2/25 (Jakarta): DPR RI menyampaikan mendukung program Presiden Prabowo Subianto soal pembekalan atau retret bagi kepala daerah yang hari ini dilantik di Istana Negara Jakarta. Retret diselenggarakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
PRIORITAS , 1/2/25 (Jakarta): Komisi II DPR, akan menggelar rapat ulang terkait penetapan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Rapat tersebut menyikapi putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK), terkait hasil sengketa pilkada yang dibacakan pada 3-5 Februari 2025.