
HUKRIM
MUI apresiasi KUHP baru, namun kritisi potensi pemidanaan nikah siri dan poligami
PRIORITAS, 7/1/26 (Jakarta): Langkah pemerintah yang telah mengundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai pengganti KUHP warisan colonial diapresiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
