PRIORITAS , 4/10/26 (Palu) : Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ) Prof. Siti Zuhro mendorong agar sekretaris daerah (sekda) menjadi penjabat kepala daerah pada masa transisi menuju pemilu lokal 2031.
PRIORITAS , 22/9/26 (Jakarta): DPR RI menargetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan rampung pada Oktober 2026. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut DPR telah menyiapkan linimasa pembahasan. Target tersebut mengikuti batas waktu yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi.
PRIORITAS , 23/8/26 (Jakarta): Keputusannya, pasal penghinaan tidak dihapus, namun Mahkamah Konstitusi ( MK ) memutuskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut hanya dapat diproses secara hukum apabila dilaporkan langsung oleh si Presiden atau Wakil Presiden…
PRIORITAS , 31/7/26 (Jakarta): Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisah dari pos anggaran Pendidikan, menegaskan kembali amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PRIORITAS , 26/7/26 (Jakarta): Komisi I DPR RI menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang mewajibkan penyelenggara layanan telekomunikasi menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet hangus dari pelanggan tetap aktif hingga habis pakai.
PRIORITAS , 29/6/26 (Jakarta): Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang pengucapan putusan terhadap 29 perkara uji materi pada Senin (29/6/26). Agenda berlangsung di ruang sidang pleno mulai pukul 13.30 WIB. Sejumlah perkara menonjol karena menyentuh isu strategis.
PRIORITAS , 12/5/26 (Jakarta): Mahkamah Konstitusi ( MK ) menolak gugatan uji materi terhadap UU nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan bahwa Jakarta hingga saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia.
Putusan penting kembali lahir dari ruang konstitusi PRIORITAS , 3/3/2026 (Jakarta): Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar, menilai keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak…
PRIORITAS , 23/6/25 (Batam): Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, melalui staf khususnya menyatakan protes keras terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan Pulau Tujuh dan Pulau Dua masuk ke wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
PRIORITAS , 28/5/25 (Jakarta): Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pendidikan dasar (SD–SMP) di sekolah negeri maupun swasta wajib gratis, sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun.