PRIORITAS, 26/7/26 (Jakarta): Komisi I DPR RI menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan penyelenggara layanan telekomunikasi menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet hangus dari pelanggan tetap aktif hingga habis pakai. DPR menilai putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hak konsumen di Indonesia.
Melansir Detik, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan pihaknya menghormati putusan MK tersebut. Menurutnya, masyarakat yang sudah membeli berhak memanfaatkan seluruh kuota internet tanpa terkena biaya tambahan.
Ia menegaskan internet kini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Layanan telekomunikasi karena itu harus memberikan kepastian, transparansi, dan perlindungan kepada pelanggan.
Minta pemerintah segera susun aturan pelaksanaan
Dave menjelaskan pelaksanaan putusan MK menjadi kewenangan pemerintah bersama regulator telekomunikasi. Ia berharap pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksana yang memberi kepastian hukum bagi konsumen maupun operator.
Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati putusan MK sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum. Regulasi turunan juga perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan pelanggan dan keberlangsungan industri telekomunikasi.
MK larang kuota hangus tanpa perlindungan
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan mengenai kuota internet hangus. Dalam putusannya, MK menyatakan kuota internet yang telah dibeli merupakan hak konsumen sehingga harus tetap dapat digunakan hingga habis tanpa biaya tambahan.
Mahkamah juga meminta pemerintah mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang melindungi sisa kuota pelanggan. Perlindungan itu dapat berupa akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, atau mekanisme lain yang sejalan dengan perlindungan konsumen.
Momentum benahi layanan telekomunikasi
Komisi I DPR menilai putusan tersebut tidak hanya memperkuat hak pelanggan. Keputusan itu juga menjadi momentum bagi operator telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan membangun sistem yang lebih adil serta transparan.
Dengan adanya aturan baru nanti, pelanggan diharapkan tidak lagi kehilangan kuota internet yang masih tersisa hanya karena masa aktif paket telah berakhir. (P-sm)
