PRIORITAS , 1/10/16 (Jakarta): Presiden RI, Prabowo Subianto, kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10/16) siang jelang sore WIB di Istana Kepresidenen Jakarta.
PRIORITAS, 18/9/26 (Jakarta): Terkait kenaikan upah minimum yang diminta buruh sebesar 7,5-9,5 persen, ditanggapi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, akan ditampung. Hanya saja menurutnya, angka tersebut belum menjadi bahan pembahasan pemerintah.
PRIORITAS, 8/9/26 (Jakarta): Assessment kinerja menteri Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dirilis oleh lembaga riset politik dan kebijakan publik IndexPolitica Indonesia.
PRIORITAS, 27/8/26 (Jakarta): Pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
PRIORITAS, 21/8/26 (Jakarta): Pembinaan sekitar 130 ribu koperasi agar semakin profesional, mandiri, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terus digenjot pihak Kementerian Koperasi (Kemenkop).
PRIORITAS, 11/8/26 (Jakarta): Kedisiplinan internal seluruh jajarannya, termasuk menskrining oknum pegawai kementerian yang terindikasi terlibat praktik judi online (judol), sementara digalakkan oleh Kementerian Sosial Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat memberikan arahan kepada para…
PRIORITAS, 10/8/26 (Jakarta): Pelayanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal selesai dalam 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Demikian dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
PRIORITAS, 10/8/26 (Jakarta): Visi ambisius agar laboratorium di berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset tidak hanya menghasilkan riset, tetapi mampu mencetak raksasa industri kelas dunia.
PRIORITAS, 6/8/26 (Jakarta): Hukuman mati terhadap koruptor menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sudah diatur dalam Undang-Undang (UU).
PRIORITAS, 24/7/26 (Jakarta): Permohonan naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sepanjang 2025, jumlahnya ribuan namun menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pemerintah hanya menyetujui sangat sedikit.