PRIORITAS, 27/8/26 (Jakarta): Pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
Upaya perbaikan ini diambil guna memastikan program tersebut tidak hanya luas secara jangkauan, tetapi juga memiliki standar keamanan pangan yang tinggi dan tepat sasaran.
Dikatakan Zulhas fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga kualitas pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, pertumbuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap aturan yang ketat.
"Program MBG terus kita perbaiki. Bukan hanya mengejar jumlah SPPG atau penerima manfaat, tetapi yang paling penting perbaikan kualitas pelaksanaannya harus terjaga. Standar harus dipenuhi dan aturan harus dipatuhi. Kalau tidak memenuhi persyaratan, kita tindak tegas," ujar Zulhas dalam keterangannya seperti dilnsir Detik.com, Kamis (27/8/26).
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Penyelenggaraan Program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Rabu (26/8/26).
Tutup permanen
Untuk saat ini, pemerintah telah menutup permanen 455 SPPG yang tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Secara keseluruhan, sebanyak 833 SPPG telah ditutup karena dianggap tidak layak operasi. Selanjutnya, 455 SPPG akan ditutup karena tidak memenuhi persyaratan SLHS.
Terhadap 27.485 SPPG yang telah beroperasi, pemerintah melakukan evaluasi terkait pemenuhan SLHS serta kepatuhan terhadap petunjuk teknis penyelenggaraan MBG. Terdapat 27.022 SPPG sudah ditetapkan oleh BGN berdasarkan data profiling dari SPPG. Di sisi lain, 463 SPPG masih belum menyampaikan profilingnya dan berpotensi untuk di suspend.
Untuk total 27.485 SPPG, terdapat 3.515 SPPG di 324 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang belum memiliki SLHS. Jumlah ini terdiri atas 3.060 SPPG yang belum mengajukan dan 455 SPPG yang tidak memenuhi syarat.
Tak hanya fasilitas, Zulhas juga menyoroti kedisiplinan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebanyak 249 Kepala SPPG diberhentikan karena berbagai pelanggaran berat, termasuk kelalaian yang menyebabkan keracunan makanan, kasus phishing, hingga masalah indisipliner.
Penegasan disiplin
Pihak pemerintah juga menegaskan kedisiplinan Kepala SPPG dalam menjalankan operasional. Kepala SPPG wajib hadir sejak SPPG mulai beroperasi sekitar pukul 02.00 dini hari hingga proses distribusi makanan selesai sekitar pukul 08.00-09.00 pagi.
Guna memastikan program MBG semakin tepat sasaran, pemerintah melakukan perubahan mekanisme penentuan target. Jika sebelumnya sasaran ditentukan oleh masing-masing SPPG, kini kendali penuh berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN).
Saat ini target utama kini difokuskan pada kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) yang berjumlah 21,9 juta jiwa, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebanyak 111 SPPG di wilayah 3T, termasuk Papua, Maluku, dan NTT, menjadi prioritas aktivasi pada tahap awal ini, terutama di daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi.
Lewat pengetatan standar dan penguatan kendali pusat, pemerintah optimis Program Makan Bergizi Gratis akan menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan secara akuntabel dan berkelanjutan.
"Arahnya jelas, MBG harus semakin berkualitas dan semakin tepat sasaran. Kita evaluasi yang kurang, kita benahi tata kelolanya, dan kita prioritaskan mereka yang paling membutuhkan. Program sebesar ini harus terus disempurnakan berdasarkan evaluasi di lapangan," katanya.(P-*/am)
Ā
