Infografik Antara PRIORITAS, 2/1/25 (Jakarta): Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen terhitung mulai 1 Januari 2025. Namun, kenaikan itu hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, sebagai berikut seperti dilansir Antara . (P-wr)-- foto ilustrasi istimewa
PRIORITAS, 1/1/25 (Jakarta): Ya, di tengah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai , pemerintah memberikan diskon 50 persen tarif listrik .
PRIORITAS , 01/01/25 (Jakarta): Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen telah resmi diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto , dan kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
PRIORITAS , 30/12/24 (Jakarta): Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengadakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik di kediamannya.
PRIORITAS , 26/12/24 (Jakarta): Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan, tidak akan ada bantuan sosial (Bansos) khusus yang diberikan pemerintah terkena kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen .
Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun. (Foto: Antara/HO-DPR RI) PRIORITAS , 23/12/24 (Jakarta): PDI Perjuangan bersikap 'mencla-mencle' soal kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.
PRIORITAS, 23/12/24 (Jakarta): Sikap inkonsistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, mendapat sorotan Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Ilustrasi spanduk bayar pajak. (Dok/Ist) PRIORITAS , 23/12/24 (Jakarta): Lagi-lagi mencuat kritik pedas yang nengecam sikap inkonsisten PDI Perjuangan terkait kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 12 persen.
PRIORITAS , 22/12/24 (Jakarta): Ada informasi akurat dari pihak Legislatif, wacana kenaikan PPN 12 persen itu rupanya diinisiasi PDI Perjuangan pada tahun 2021, ketika partai tersebut masih berkuasa.
PRIORITAS , 20/12/24 (Jakarta): Kenaikan tarif PPN akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga barang, termasuk makanan. Barang-barang mewah termasuk dalam kategori yang paling terpengaruh kebijakan ini.