PRIORITAS, 7/10/26 (Jakarta): Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Keputusan ini dibacakan dalam sidang...
PRIORITAS , 4/10/26 (Palu) : Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ) Prof. Siti Zuhro mendorong agar sekretaris daerah (sekda) menjadi penjabat kepala daerah pada masa transisi menuju pemilu lokal 2031.
PRIORITAS , 30/8/26 (Jakarta): Karena kepatuhan operator seluler terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang ditetapkan pada akhir Juli 2026 belum mencapai 100 persen, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2026 yang tegas-tegas…
PRIORITAS , 18/5/2026 (Manado): Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi menggelar Seminar Nasional bertema “Masa Depan Demokrasi Pasca Putusan MK No. 135 Tahun 2025” di Aula FISIP Unsrat lantai 2, Senin (18/5/2026).
PRIORITAS , 19/11/25 (Jakarta): Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Soni Sumarsono , meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) disikapi secara bijak.
PRIORITAS , 19/7/25 (Jakarta): Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) melalui Koordinatornya, Jeirry Sumampouw menilai, penolakan bulat dari seluruh fraksi DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pemisahan Pemilu nasional dan lokal merupakan…
PRIORITAS , 1/7/25 (Jakarta): Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal langsung mengundang perhatian DPR. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, pihaknya belum menyatakan sikap karena putusan itu tengah dikaji.
PRIOIRITAS , 27/6/25 (Jakarta): Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan pemilu nasional dan daerah tak lagi digelar secara serentak mulai 2029. Keputusan ini dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024, Kamis (26/6/2025).
PRIORITAS , 11/6/25 (Tomohon, Sulut): Informasi yang diterime Beritaprioritas, Rabu (11/6/25), menyebutkan, untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ), Pemerintah Kota Tomohon bakal memberlakukan sekolah gratis . Namun, ini menunggu petunjuk teknis (Juknis) terlebih dulu.
PRIORITAS , 4/2/25 (Jakarta): Sidang putusan sela ( dismissal ) untuk 158 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHPU kepala daerah) atau sengketa Pilkada 2024, digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Selasa, (4/2/25) ini.