PRIORITAS, 30/8/26 (Jakarta): Karena kepatuhan operator seluler terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditetapkan pada akhir Juli 2026 belum mencapai 100 persen, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2026 yang tegas-tegas melarang mereka menghanguskan sisa kuota internet.
"Karena itu kami mengeluarkan SE dengan nomor 4 tahun 2026 isinya kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan pelindungan sisa kuota," ujar Meutya di kantor Kemenkomdigi, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/26), dikutip dari Antara.
Empat ketentuan yang harus dipatuhi
Ditegaskan, ada empat ketentuan yang harus dipatuhi operator seluler.
Pertama, operator wajib menjaga sisa kuota internet sebagai hak konsumen sesuai putusan MK.
Kedua, operator seluler tidak boleh mengenakan biaya tambahan atas sisa kuota internet yang dimiliki konsumen.
Ketiga, operator wajib memberikan pilihan kepada konsumen terkait mekanisme sisa kuota internet utama dari periode sebelumnya untuk diakumulasikan ke periode paket berikutnya atau rollover kuota internet.
Menkomdigo mencontohkan,konsumen dapat memilih kompensasi atas kuota internet yang tidak terpakai atau menambahkan sisa kuota ke paket berikutnya.
"Yang paling penting dari pilihan ini adalah yang memilih adalah pelanggan, jadi bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan," kata Meutya lagi.
Keempat, operator seluler wajib memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai mekanisme rollover kuota internet yang nantinya tersedia.
Wajib lapor
Selain itu, operator seluler juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan ketentuan perlindungan kuota internet pelanggan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital setiap bulan.
Adapun laporan pertama paling lambat disampaikan pada 28 September 2026 atau satu bulan setelah SE diterbitkan.
"Dengan demikian dari SE ini kami harapkan bahwa operator segera mematuhi dan kemudian segera melapor paling lambat tanggal 28 September ini," kata Meutya.
Ia mengatakan, penerbitan SE tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat, termasuk di era digitalisasi.
Putusan MK
Diketahui, pada Kamis (23/7/26) lalu, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penghangusan kuota internet. MK mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.
Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Adies Kadir mengatakan, tarif penyelenggaraan telekomunikasi harus mencerminkan nilai layanan yang diterima pengguna, termasuk perlindungan terhadap kuota internet yang telah dibayar tetapi belum dimanfaatkan.
Disebut Adies, pengguna jasa telekomunikasi yang masih memiliki sisa kuota harus memperoleh perlindungan hukum atas hak tersebut, baik untuk layanan prabayar maupun pascabayar.
Sebagaimana dikutip Beritasatu.com dari Antara, MK menyebut perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui sejumlah pilihan layanan, seperti akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana (refund), atau mekanisme lain. (P-*/mj)
