PRIORITAS, 6/7/26 (Jakarta): Usulan tarif Rp2.000 untuk layanan Mikrotrans atau Jaklingko memicu perhatian publik. Kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperbaiki akurasi data penumpang.
Selain itu, skema gratis selama ini dinilai memunculkan sejumlah persoalan. Salah satunya terkait rendahnya apresiasi pengguna terhadap layanan transportasi publik.
Pengamat transportasi, Deddy Herlambang, menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut. Ia menilai kebijakan tarif tidak sekadar soal biaya, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku pengguna.
Ia menjelaskan pentingnya membangun kesadaran masyarakat. Ia juga menilai pengguna perlu memahami hubungan antara layanan dan kontribusi biaya.
“Memang betul, Mikrotrans harus berbayar. Jadi, ada edukasi ke pengguna, jangan sampai gratisan malah mengabaikan pelayanan itu sendiri,” ujar Deddy.
Selain itu, Deddy menilai layanan gratis berpotensi menurunkan ekspektasi dan tanggung jawab pengguna. Ia melihat kondisi ini dapat memengaruhi kualitas interaksi antara pengguna dan operator.
Ia kemudian menekankan hubungan antara tarif dan kualitas layanan. Ia menilai pengguna memiliki posisi lebih kuat untuk menuntut layanan ketika ikut membayar.
“Misalnya, tarif gratis, kok, minta dilayani baik, dan lain-lain. Kalo berbayar, kita bisa menuntut pelayanan lebih baik,” jelas Deddy.
Namun demikian, Deddy mengusulkan penerapan bertahap. Ia menyarankan tarif awal lebih rendah untuk menghindari penolakan publik.
Ia menilai penyesuaian bertahap dapat mengurangi potensi culture shock. Ia juga melihat langkah ini memberi waktu adaptasi bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta periode 2026–2029, Sugihardjo, menjadi pihak yang mengusulkan kebijakan tersebut.
Ia mengusulkan tarif Rp2.000 untuk layanan Mikrotrans. Ia menilai kebijakan ini dapat meningkatkan akurasi data penumpang.
“Kalau hanya untuk jarak dekat, hanya naik Mikrotrans itu tarifnya Rp2.000. Kita mengusulkan Rp2.000,” kata Sugihardjo.
Selain itu, ia menyoroti potensi ketidaksesuaian data selama layanan masih gratis. Ia menilai kondisi ini membuka peluang manipulasi data oleh operator.
Ia menjelaskan adanya target operasional dalam kontrak. Target tersebut meliputi jumlah kilometer tempuh dan jumlah penumpang.
“Selama ini, dalam kontrak antara Transjakarta dan operator, ada target untuk kilometer tempuh, ada target untuk jumlah penumpang. Nah, kaitan dengan ini, waktu gratis, misalnya jumlah penumpangnya kurang. Kalau saya jadi operator, agar target tidak kena potong, saya tapping sendiri saja supaya target terpenuhi,” ungkap Sugihardjo.
Selanjutnya, ia menilai penerapan tarif akan memperkecil peluang manipulasi. Ia menegaskan setiap transaksi akan tercatat melalui pembayaran.
Dengan demikian, data penumpang akan lebih akurat. Ia juga menilai kebijakan ini membantu evaluasi layanan secara objektif.
“Jadi, kalau nanti Mikrotrans dikenakan tarif Rp2.000, terus data penumpangnya turun, itu datanya benar turun, tapi bukan berarti penumpangnya turun karena kemarin itu ada yang data berlebih, yang sebetulnya nggak jalan,” imbuh Sugihardjo.
Sebagai penutup, usulan ini membuka diskusi luas. Kebijakan tarif dinilai menjadi langkah menuju sistem transportasi publik yang lebih berkelanjutan dan transparan. (P-Khalied M)
