PRIORITAS, 17/9/26 (Jakarta): Terkait proses pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan turut dikritisi Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie.
Dikatakannya, terkait etika dalam penggunaan kekuasaan perlu ditata dengan baik di Indonesia. Ia bahkan menilai perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur etika bernegara.
“Etika kekuasaan memang harus ditata dengan baik di negara kita. Perlu UU Etika Bernegara tersendiri. Sebagai contoh, cara Purbaya diberitahu akan diganti. Meski banyak yang setuju pergantian ini, tetapi caranya memang kurang etis,” urai Jimly, dikutip Fajar.co.id, Kamis (17/9/26).
Bahkan Jimly juga mengaku memahami kritik yang ramai disampaikan masyarakat melalui media sosial terkait proses pergantian tersebut.
“Saya ikut memahami kritik pedas di medsos mengenai caranya itu,” ucapnya.
Seperti diketahui, sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan Purbaya menerima telepon dari Mensesneg Hadi Prasetyo saat tengah mengikuti agenda rapat di DPD RI. Dalam momen tersebut, Purbaya disebut baru mengetahui bahwa dirinya akan diganti.
Lewat video yang beredar, Purbaya tampak meninggalkan ruang rapat untuk menerima telepon di luar ruangan. Ia terdengar beberapa kali mengiyakan lawan bicaranya yang diduga menyampaikan instruksi terkait pergantian jabatannya.
“Iya Pak, siap Pak, saya masih di DPD,” ujar Purbaya dalam video tersebut.(P-*/am)
