PRIORIRTAS, 8/2/26 (Bangkok): Jutaan warga Thailand mendatangi tempat pemungutan suara sejak Minggu (8/2/26) pagi waktu setempat untuk mengikuti pemilihan umum legislatif yang digelar bersamaan dengan referendum konstitusi. Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berlangsung di seluruh wilayah negara tersebut.
Pemilu kali ini digelar setelah Perdana Menteri (PM) Anutin Charnvirakul membubarkan parlemen pada Desember 2025. Langkah itu menjadikan pemilihan ini sebagai momen krusial bagi Thailand, terutama setelah periode panjang ketidakstabilan politik dan pergantian pemerintahan.
Kontestasi politik berkembang menjadi persaingan tiga kubu utama yang mencerminkan benturan antara kekuatan konservatif mapan dan arus progresif yang masih bertahan. Peta persaingan tersebut memperlihatkan dinamika tajam dalam lanskap politik nasional.
Partai Rakyat, yang menjadi penerus Partai Pergerakan Maju setelah dibubarkan pengadilan, memperoleh dukungan kuat dari pemilih perkotaan dan generasi muda. Partai ini membawa agenda reformasi, termasuk penataan kembali peran militer dalam politik.
Di sisi lain, Partai Bhumjaithai yang dipimpin Anutin berupaya menggalang dukungan dengan mengedepankan sentimen nasionalisme, terutama di tengah ketegangan kawasan perbatasan. Sementara itu, Partai Pheu Thai mencoba merebut kembali dominasi politik meski sejumlah tokohnya sempat terseret persoalan hukum.
Pemilu kali ini juga dinilai semakin menentukan karena digelar bersamaan dengan referendum konstitusi. Pemilih diminta menyatakan sikap apakah Thailand perlu memiliki undang-undang dasar baru untuk menggantikan konstitusi 2017 yang disusun pada era pemerintahan militer.
Sejumlah pengamat internasional memandang pemilihan ini sebagai cerminan sikap publik terhadap upaya melepaskan diri dari pengaruh kudeta militer 2014. Perubahan mekanisme politik turut menjadi sorotan dalam pemilu kali ini.
Senat Thailand tidak lagi memiliki kewenangan untuk ikut menentukan perdana menteri, berbeda dengan periode sebelumnya ketika anggota senat yang ditunjuk junta militer memiliki suara dalam pemilihan kepala pemerintahan.
Dengan mekanisme baru tersebut, perdana menteri Thailand berikutnya akan ditentukan sepenuhnya oleh 500 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih melalui pemilu. Hal ini dinilai membuka ruang demokrasi yang lebih besar.
Hasil pemilu juga dipandang krusial bagi posisi Thailand di kawasan Asia Tenggara, terutama di tengah tingginya utang rumah tangga serta rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan China.
Pemungutan suara dijadwalkan berakhir pukul 17.00 waktu setempat. Hasil tidak resmi diperkirakan mulai muncul menjelang tengah malam dan akan memberi gambaran awal arah pemerintahan Thailand selanjutnya dalam membangun ekonomi dan demokrasi. (P-Khalied M)
