PRIORITAS, 26/7/26 (Washington): Sejumlah televisi berita Amerika Serikat (AS) dan media-media berpengaruh internasional dalam beberapa hari terkini mengekspos pernyataan Presiden Donald Trump yang bersedia bekerjasama membangun fasilitas nuklir dengan Arab Saudi, namun syaratnya harus menormalisasikan hubungan dengan Israel.
Ya, dalam kerja sama program nuklir AS dengan Arab Saudi yang diteken pekan ini memastikan Riyadh bisa mengembangkan program tersebut (tanpa pengayaan uranium). Selain itu, Presiden AS Donald Trump juga mewajibkan Saudi menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv.
"Tidak akan ada (pengayaan meterial). Dan perjanjian ini adalah subjek dari Arab Saudi bergabung dengan 'Abraham Accords' (yang intinya berisi normalisasi hubungan dengan Israel, dan sejauh ini sudah dilakukan beberapa negara Arab)," ujar Trump melalui akun Truth Social, Kamis (23/7/26) lalu.
Berpotensi membuka jalan bagi pengayaan uranium
Namun, The Wall Street Journal pada Selasa (21/7/26) lalu, mengutip pejabat AS mengungkapkan, Trump telah menyetujui sebuah perjanjian dengan Arab Saudi untuk mengembangkan infrastruktur nuklir kerajaan di kawasan teluk tersebut. Dan kesepakatan itu berpotensi membuka jalan bagi pengayaan uranium di wilayah Arab Saudi.
Adapun perjanjian yang berlaku selama 30 tahun itu diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar AS. Dimana, kesepakatan tersebut akan mewajibkan perusahaan-perusahaan AS membangun fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi apabila kedua belah pihak menilai langkah tersebut diperlukan ke depan.
Tetapi, sejumlah pejabat menyampaikan kekhawatiran, perjanjian tersebut tidak memuat jaminan keamanan yang memadai bagi AS.
Kemungkinan memicu kontroversi di kalangan anggota Kongres
Dalam pada itu, Menteri Energi AS, Chris Wright dijadwalkan menandatangani perjanjian itu pada Rabu nanti sebelum kemudian diserahkan kepada Kongres untuk ditinjau.
Juga laporan tersebut menyebutkan, perjanjian itu kemungkinan akan memicu kontroversi di kalangan anggota Kongres yang menentang penyebaran teknologi nuklir di kawasan Timur Tengah yang dinilai bergejolak. Untuk menggagalkan perjanjian tersebut, Kongres harus meloloskan resolusi bersama serta memperoleh dukungan mayoritas dua pertiga di kedua kamar (Senat dan Parlemen) guna membatalkan hak veto presiden.
Sementara itu, beberapa analis mengkhawatirkan terjadinya perlombaan menuju pembuatan bom nuklir di Timur Tengah. Sebab, tanpa pengawasan ketat, menurut ahli dikutip Reuters, perjanjian ini bisa memperbolehkan Riyadh membangun senjata nuklir.
Arab Saudi juga akan memiliki bom nuklir jika Iran memilikinya
Diperkirakan, Kerajaan Saudi akan mengejar pembuatan senjata nuklir begitu Iran akhirnya memiliki bom nuklir.
Diketahui, Pangeran Saudi Mohammed bin Salman pernah mengingatkan, bahwa Arab Saudi juga akan memiliki bom nuklir jika Iran memilikinya.
Berpusat pada sebuah 'Perjanjian 123'
Berdasarkan laporan Reuters, demikian Republica.Co.Id mengutip, perjanjian yang disetujui Trump berpusat pada sebuah 'Perjanjian 123'.
Dalam dokumen itu mengatur kemitraan nuklir dengan negara lain. Namun, perjanjian dengan Arab Saudi dinilai kurang dalam hal pembatasan 'Standar Emas', yakni aturan yang bisa memblok Riyadh dari pengayaan uranium atau memproses ulang bahan bakar nuklir yang merupakan kunci dari tahapan membangun senjata nuklir tersebut.
Juga Reuters melansir, negosiator pun meninggalkan Protokol Tambahan. Yakni, kerangka kerja pengawasan memberikan hak terhadap IAEA, yaitu, otoritas yang bisa melakukan pengawasan terhadap fasilitas nuklir yang tak terdeklarasi. (P-*/jr)
