PRIORITAS, 14/9/26 (Jakarta): Uji coba digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) kini sedang dipercepat oleh pemerintah guna memperbaiki penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pihak Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut kesiapan data dan distribusi menjadi kunci agar bansos tidak lagi salah sasaran.
Menurut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kemensos mendukung penuh implementasi Perlinsos Digital untuk penyaluran bansos mulai 2027.
Demikian disampaikan Agus saat menghadiri Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta.
Adapun rapat tersebut dipimpin Ketua KPTDP sekaligus Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan lembaga, termasuk Menteri PANRB, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BPS, Kepala BSSN, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Uji coba
Pada rapat tersebut disampaikan bahwa uji coba Perlinsos Digital kini diperluas dari 43 kabupaten/kota menjadi 258 kabupaten/kota.
Untuk perluasan ini dilakukan setelah uji coba sebelumnya mencatat lebih dari 4,3 juta keluarga pendaftar dalam waktu sekitar dua bulan. Pemerintah menargetkan Perlinsos Digital dapat diterapkan secara nasional pada pekan ketiga Oktober 2026.
Menurut Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan pemerintah masih melakukan penguatan sistem untuk memastikan kesiapan implementasi tersebut.
"Presiden sudah menyampaikan arahan untuk memperluas Perlinsos Digital secara nasional pada minggu ketiga Oktober. Seiring dengan perluasan Perlinsos Digital ke ratusan kabupaten/kota yang kini telah mencatat lebih dari 4,3 juta KK pendaftar, tentu masih ada banyak pekerjaan rumah yang perlu kita selesaikan, terutama dari sisi kesiapan sistem," kata Luhut, dikutip CNBC Indonesia, Senin (14/9/26).
Adapun digitalisasi Perlinsos diharapkan dapat mengurangi dua persoalan utama dalam penyaluran bansos, yakni inclusion error dan exclusion error.
Untuk inclusion error terjadi ketika masyarakat yang tidak berhak justru menerima bantuan. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkannya.
Proses transisi
Dikatakan Agus persoalan tersebut masih ditemukan karena data penerima bansos tengah dalam proses transisi dan pemutakhiran.
"Kemensos sangat mendukung implementasi rencana implementasi perlinsos digital untuk penyaluran bansos tahun 2027. Yang dibutuhkan untuk mempercepat proses distribusi melalui perlinsos ini, yang pertama adalah data," ungkapnya.
Lebih lanjut menurut Agus, akurasi data menjadi fondasi utama sebelum pemerintah mengimplementasikan sistem digital secara lebih luas.
"Yang mestinya tidak dapat, dapat. Yang kedua adalah exclusion error, yang mestinya dapat, tidak dapat. Jadi, Kemensos bersama BPS melakukan pemutakhiran," katanya.
Sementara itu, pemutakhiran data tersebut dilakukan Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan masyarakat yang masuk dalam sistem benar-benar sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
Tak hanya data, Agus mengatakan mekanisme distribusi juga menjadi faktor penting. Digitalisasi diharapkan dapat membuat bantuan diterima masyarakat secara lebih cepat dan efektif.
"Yang dibutuhkan pertama kali untuk implementasi perlinsos ini adalah data. Data yang kedua adalah distribusi. Jadi, saya kira dengan kerja ramai-ramai ini mestinya bisa," jelasnya.
Respon positif
Pihak pemerintah menyebut hasil evaluasi uji coba menunjukkan respons masyarakat terhadap layanan Perlinsos Digital cukup positif. Lebih dari 70 persen masyarakat yang mengikuti uji coba memberikan respons positif terhadap layanan tersebut.
Jika proses yang sebelumnya dapat memakan waktu sekitar 75-200 hari disebut dapat dipangkas menjadi hanya dalam hitungan menit melalui sistem digital. Biaya yang harus ditanggung masyarakat dalam proses tersebut juga diklaim dapat ditekan hingga hampir nol.
Agar menjangkau masyarakat yang belum mampu melakukan pendaftaran secara mandiri, pemerintah turut mengembangkan program Gerakan Perlinsos Peduli Tetangga.
Bantu tetangga
Lewat program tersebut, masyarakat yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat membantu keluarga, tetangga, maupun warga di sekitarnya melakukan proses pendaftaran sebagai Agen Perlinsos.
Adapun perluasan uji coba ke 258 kabupaten/kota selanjutnya akan digunakan untuk menguji kesiapan sistem, pemerintah daerah, interoperabilitas data, serta mekanisme pendampingan masyarakat.
Dimana hasil pengujian tersebut akan menjadi bagian penting sebelum Perlinsos Digital diterapkan secara lebih luas dan menjadi fondasi penyaluran bansos pada 2027.(P-*/am)
Ā
