PRIORITAS, 14/4/26 (Jakarta): Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memutuskan menunda wacana haji tanpa antre melalui skema “war tiket” menyusul banyaknya kritik dari masyarakat dan DPR. Ia memilih memprioritaskan persiapan penyelenggaraan haji 2026.
"Ini yang sempat ramai ini saya akui war tiket, war tiket ini memang wacana yang sudah sedang kita bahas di Kementerian Haji," kata Irfan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/26).
Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, konsep “war tiket” haji masih sebatas gagasan awal dan belum masuk pembahasan serius bersama parlemen.
"Kalau kita tanya siapa yang bertanggung jawab, saya adalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini," tuturnya.
Mochamad Irfan Yusuf menyatakan terbuka untuk menerima koreksi terkait wacana tersebut dan berharap polemik “war tiket” haji dapat segera mereda setelah klarifikasi yang disampaikannya.
"Kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dahulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata," imbuhnya.
Melontarkan pernyataan kritis
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR melontarkan pertanyaan kritis kepada Kementerian Haji dan Umrah terkait wacana pelaksanaan haji tanpa antre melalui skema “war tiket”.
Salah satu kritik disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid. Ia menegaskan skema tersebut tidak dapat langsung diterapkan, meski hanya direncanakan untuk tambahan kuota haji.
Selain itu, kritik juga muncul dari anggota Komisi VIII DPR, M Husni dan Selly Gantina. Keduanya menilai wacana tersebut berpotensi mengganggu jalannya penyelenggaraan haji yang sedang berlangsung. (P-*r/Zamir Ambia)
