PRIORITAS, 4/6/2026 (Manado): Di tengah gelombang kritik publik yang mempertanyakan lambatnya perbaikan infrastruktur dan kinerja pemerintahan saat ini, fakta krusial yang menjadi kunci jawabannya ternyata tersembunyi rapat di balik tumpukan dokumen keuangan negara.
Hasil investigasi mendalam Berita Prioritas terhadap dokumen resmi APBD, Laporan Pemeriksaan BPK, dan data keuangan internal Pemprov Sulawesi Utara, mengungkapkan sebuah realita yang memilukan sekaligus memancing amarah: Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan jajarannya sesungguhnya sedang berjalan dengan kaki terbelenggu rantai berat peninggalan masa lalu.
Rantai tersebut bukan dari besi, melainkan dari angka-angka yang sangat fantastis: BEBAN HUTANG WARISAN REZIM SEBELUMNYA MENCAPAI Rp 5,87 TRILIUN RUPIAH.
Angka yang setara dengan anggaran pembangunan daerah selama tujuh tahun penuh ini, ternyata dibungkus dalam empat bentuk jebakan keuangan yang dirancang sedemikian rupa, sehingga mematikan ruang gerak pemerintahan baru sejak hari pertama menjabat. Inilah empat bom waktu yang diledakkan rezim lama, yang kini menjadi mimpi buruk bagi kemajuan Sulawesi Utara.
HUTANG PROYEK FISIK: MEGAH DI PERESMIAN, MATI DI TENGAH JALAN
Beban terbesar pertama berasal dari ratusan proyek fisik yang selama satu dekade dikampanyekan sebagai kebanggaan pembangunan Sulut. Rezim ODSK dikenal gencar melakukan peletakan batu pertama dan upacara peresmian yang mewah. Pita gunting dipotong, pidato kemajuan dikumandangkan di media massa, seolah-olah pembangunan berjalan sempurna.
Namun, fakta di atas kertas kontrak menceritakan kisah yang jauh berbeda. Investigasi kami menemukan bahwa sekitar 90 persen dari total proyek strategis tersebut hanya rampung 30 hingga 40 persen saja. Ironisnya, pembayaran kepada kontraktor telah dicairkan 100 persen pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Uangnya habis, tapi pekerjaannya terbengkalai bertahun-tahun.
Nilai kerugian dan beban yang harus dipikul saat ini mencapai Rp 2,4 TRILIUN.
Salah satu contoh paling menyakitkan adalah Jalan Trans Minahasa Selatan – Mitra senilai Rp 750 miliar. Proyek ini dijanjikan akan membuka isolasi wilayah dan memacu ekonomi, namun sejak tahun 2021 dibiarkan menganggur. Tanah sudah digali, aspal dasar sudah dipasang, tapi kemudian berhenti total. Kini jalan tersebut rusak parah dan berlubang di mana-mana. Yang paling membuat darah mendidih, kontraktor kini justru mengajukan klaim tagihan biaya pemeliharaan tertunda yang nilainya ratusan miliar, semata-mata karena proyek yang mereka kerjakan setengah jadi itu tidak kunjung diserahterimakan.
Nasib serupa dialami Proyek Bandara Toraja dan Rute Penerbangan dengan nilai kontrak Rp 420 miliar. Fasilitas dibangun dan perjanjian ditandatangani, namun aset tersebut ternyata tidak siap operasional karena kelalaian perencanaan masa lalu.
Akibatnya, ketika pemerintahan baru mencoba mengaktifkannya, rute tersebut gagal total dalam hitungan hari. Begitu juga dengan puluhan Gedung Pemerintahan dan Sport Center yang berdiri megah, namun tidak memiliki Izin Layak Pakai karena struktur bangunan dinilai lemah oleh BPK.
Dampaknya sangat nyata hari ini, Setiap rupiah yang masuk ke Kas Daerah, 40 persennya wajib dipotong langsung untuk membayar tagihan kontraktor masa lalu. Uang itu keluar bukan untuk membuat jalan baru, melainkan untuk membayar pekerjaan yang tidak selesai.
PERJANJIAN "GANTUNGAN TANGAN": JEBAKAN 20 TAHUN YANG MEMATIKAN
Jika hutang proyek adalah beban berat, maka jenis hutang kedua ini adalah yang paling licik dan merugikan. Investigasi Berita Prioritas menemukan manuver terakhir yang dilakukan Rezim Sebelumnya menjelang berakhirnya jabatan pada tahun 2024 hingga awal 2025.
Mereka secara massif dan terstruktur menandatangani Perjanjian Kerjasama Jangka Panjang hingga 20 TAHUN KE DEPAN. Artinya, beban pembayaran ini jatuh sepenuhnya ke pundak pemerintahan baru, dan akan terus membebani APBD Sulut sampai tahun 2045.
Nilai kewajiban yang harus dibayar setiap tahunnya mencapai Rp 950 MILIAR. Dan yang lebih kejam lagi, perjanjian ini dirancang sedemikian rupa sehingga tidak bisa dibatalkan. Jika Gubernur Yulius Selvanus memutuskan untuk mengakhirinya sekarang, Pemprov wajib membayar denda pembatalan yang nilainya mencapai triliunan rupiah sekaligus.
Salah satu contohnya adalah Kerjasama Pengelolaan Sampah dan Lingkungan dengan nomor kontrak 05/KS/2024. Dalam perjanjian ini, Pemprov Sulut terikat wajib mentransfer Rp 42 miliar setiap tahun kepada pihak mitra swasta. Padahal fakta di lapangan menunjukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) penuh sesak dan sampah masih menumpuk di jalanan. Uang keluar terus, pelayanan nol.
Belum lagi perjanjian Layanan Sistem IT dan Digitalisasi senilai Rp 68 miliar per tahun. Sistem yang dibayar mahal ini sering mengalami error, data hilang, dan aplikasi mati. Namun secara hukum kontraknya "baja kuat". Posisi Pemprov sangat lemah.
Tak kalah miris adalah perjanjian Jasa Konsultan dan Penyuluhan senilai Rp 35 miliar per tahun. Hasil penelusuran kami menemukan, nama-nama yang tertera dalam daftar gaji tahunan ini sebagian besar adalah staf partai dan kroni rezim lama. Mereka tidak bekerja, tidak menghasilkan karya, namun posisinya aman dan digaji rutin dari uang rakyat selamanya.
Angka Rp 950 miliar per tahun ini nilainya setara dengan seluruh anggaran perbaikan jalan se-Sulawesi Utara. Inilah alasan utama kenapa perbaikan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara serentak: Uangnya sudah "dicuri" di muka oleh tinta perjanjian masa lalu.
HUTANG MANUSIAWI: TUNJANGAN 19 RIBU PEGAWAI YANG DITIMBUN
Di balik citra populis yang dibangun selama satu dekade, investigasi kami menguak jejak kelam dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia. Ternyata, Rezim Sebelumnya meninggalkan utang kemanusiaan yang sangat besar kepada ribuan pegawai di lingkungan Pemprov Sulut.
Di balik citra populis yang dibangun selama satu dekade, investigasi kami menguak jejak kelam dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia. Ternyata, Rezim ODSK meninggalkan utang kemanusiaan yang sangat besar kepada ribuan pegawai di lingkungan Pemprov Sulut.
Dokumen yang kami himpun membuktikan bahwa selama bertahun-tahun, gaji dan tunjangan tenaga honorer, guru bantu, dan tenaga teknis sengaja ditahan, dipotong, dan tidak dibayarkan lunas. Uang hak mereka tersebut justru dialihkan untuk membiayai operasional lain atau proyek politik.
Akibatnya, saat ini terdapat tunggakan hak pegawai yang menumpuk mencapai Rp 820 MILIAR.
Sebanyak 12.000 orang tenaga honorer dan kontrak daerah memiliki tunggakan gaji periode 2023 hingga 2025 yang belum dibayar senilai Rp 410 miliar. Belum lagi Rp 290 miliar tunggakan tunjangan profesi dan sertifikasi bagi sekitar 7.000 guru dan penyuluh, serta Rp 120 miliar insentif keamanan yang menguap begitu saja.
Kini, ribuan orang ini berbondong-bondong datang menagih hak mereka kepada Gubernur Yulius Selvanus. Situasinya sangat dilematis: Pemerintah baru terpaksa harus menggunakan dana pemeliharaan dan pembangunan untuk menyelamatkan nasib 19.000 keluarga yang marah dan mendesak. Jika tidak dibayar, birokrasi bisa lumpuh seketika akibat kerusuhan internal.
BOM TERAKHIR: TEMUAN BPK YANG MEMALUKAN SEJARAH
Puncak dari semua beban berat ini adalah temuan hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2022 hingga 2024. Laporan yang seharusnya menjadi rahasia terbatas ini, mengungkapkan kerugian keuangan negara akibat penyimpangan di masa sebelumnya sangat masif.
Total kerugian yang harus diganti mencapai Rp 1,7 TRILIUN.
Rinciannya, Rp 620 miliar berasal dari belanja yang tidak sesuai peraturan, biaya perjalanan dinas ganda, dan rapat fiktif. Sebesar Rp 580 miliar berasal dari proyek fisik yang cacat, bangunan roboh, dan mesin yang tidak berfungsi. Sementara Rp 500 miliar lainnya adalah Dana Bantuan Sosial yang dikucurkan ke penerima fiktif atau kelompok pendukung politik semata.
Fakta yang paling memilukan dan menjadi "pukulan telak" bagi Sulawesi Utara adalah: Karena uang miliaran ini sudah habis digunakan di masa lalu, maka menurut aturan negara, kewajiban pengembaliannya beralih mutlak kepada pemerintahan pengganti.
Artinya: Gubernur Yulius Selvanus secara hukum wajib mengembalikan uang kesalahan Rezim Sebelumnya.
Mekanismenya sangat otomatis dan kejam. Setiap tahun, Kementerian Keuangan akan memotong langsung Dana Transfer Pusat ke Kas Sulut sebesar Rp 250 MILIAR sebagai cicilan pengganti kerugian masa lalu. Penolakan tidak mungkin dilakukan, karena konsekuensinya adalah pemutusan total dana pusat yang akan membuat daerah bangkrut seketika.
36 STAFKHUSUS: TENTARA PENYELAMAT DI TENGAH LAUTAN HUTANG
Menggabungkan keempat beban tersebut, total hutang warisan yang dipikul saat ini meledak menjadi Rp 5,87 TRILIUN. Sebuah angka yang nyaris mustahil dilunasi dalam waktu singkat.
Di tengah gempuran kritik masyarakat yang mempertanyakan fungsi dan efektivitas 36 Staf Khusus Gubernur, data investigasi ini memberikan jawaban yang sangat berbeda.
Masyarakat mungkin mengira tugas mereka hanya memotong pita atau menemani kunjungan kerja. Padahal sesungguhnya, di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus, 36 orang ini adalah Tim Penyelamat Daerah.
Di tengah keterbatasan dana yang dihisap habis oleh hutang masa lalu, tugas berat mereka adalah mencari celah hukum untuk memutus perjanjian gantungan tangan senilai Rp 950 miliar per tahun itu. Mereka harus bernegosiasi keras dengan kontraktor agar tidak menuntut paksa aset daerah. Mereka harus bekerja siang malam melindungi kekayaan Sulut agar tidak disita pihak ketiga.
Realita pahit yang harus dipahami publik adalah: Pembangunan jalan yang lambat bukan karena pemerintah baru tidak mau bekerja, tapi karena uangnya sudah dihabiskan dan dikunci perjanjian oleh rezim lama.
Gubernur Yulius Selvanus bukan "tak berdaya", melainkan sedang berjuang mati-matian melunasi dosa masa lalu agar Sulawesi Utara tidak jatuh miskin selamanya.
Perjuangan ini baru saja dimulai. Dan dengan beban Rp 5,87 triliun di pundak, jalan menuju pemulihan Sulut masih sangat panjang dan terjal. (P-Deon Y. Wonggo)
