PRIORITAS, 11/9/26 (Jakarta): Acuan utama dalam perumusan kebijakan, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos), bukan angka kemiskinan Bank Dunia tetapi data kemiskinan nasional versi Badan Pusat Statistik (BPS).
Adapun penegasan ini muncul menyusul selisih mencolok antara dua data kemiskinan yang beredar. Seperti diketahui, pada 5 Agustus 2026 lalu, BPS merilis tingkat kemiskinan nasional per Maret 2026 sebesar 8,07 persen.
Sedangkan berdasarkan pengelompokan negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle-Income Country), Bank Dunia memperkirakan 64,1 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dengan standar US$8,30 PPP atau sekitar Rp51.087 per orang per hari.
Meski definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda karena memiliki tujuan masing-masing, dikatakan BPS, untuk keperluan pemantauan kemajuan serta perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional, termasuk bansos. Dengan demikian, ukuran yang ditetapkan BPS adalah yang paling relevan digunakan untuk kebijakan di Indonesia.
"Garis kemiskinan nasional ditetapkan oleh pemerintah serta bersifat spesifik bagi setiap negara dengan konteksnya masing-masing. Garis ini digunakan sebagai acuan kebijakan nasional dan untuk memantau kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan," demikian penjelasan resmi BPS bersama Bank Dunia.
Tolok ukur BPS
Sebagaimana tolok ukur BPS, tingkat kemiskinan nasional tercatat turun dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 - data inilah yang jadi basis pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas program perlindungan sosial, termasuk bansos.
Selanjutnya BPS menjelaskan, baik BPS maupun Bank Dunia sama-sama menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai sumber data. Namun keduanya mengukur kemiskinan dengan metode dan tujuan berbeda.
Biaya hidup
Adapun BPS mengukur kemiskinan berdasarkan biaya hidup riil di Indonesia - menghitung pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya seperti perumahan, pakaian, dan transportasi, di 75 wilayah perkotaan dan perdesaan di setiap provinsi, dan diperbarui dua kali setahun mengikuti perubahan harga. Pada Maret 2026, garis kemiskinan versi BPS tercatat sebesar Rp669.235 per orang per bulan, atau sekitar US$3,60 per hari.
Sedangkan Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional yang seragam untuk membandingkan standar hidup antarnegara - bukan garis kemiskinan berbasis harga dan pola konsumsi spesifik satu negara. Bank Dunia memakai tiga tolok ukur sesuai kelompok pendapatan negara: US$3,00 per hari (Rp18.465) untuk negara berpendapatan rendah
US$4,20 per hari (Rp25.851) untuk negara berpendapatan menengah bawah, US$8,30 per hari (Rp51.087) untuk negara berpendapatan menengah atas.
Dijelaskan BPS lonjakan angka Bank Dunia bukan cerminan memburuknya kondisi kehidupan masyarakat, melainkan konsekuensi kenaikan status Indonesia. Ketika Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas pada 2023, Bank Dunia otomatis menaikkan ambang batas kemiskinan yang dipakai untuk Indonesia dari US$4,20 menjadi US$8,30 per orang per hari.
"Dengan ambang batas yang lebih tinggi, secara alami menyebabkan lebih banyak orang berada di bawahnya; hal ini tidak berarti mereka menjadi lebih miskin," kata penjelasan BPS.(P-*/am)
