PRIORITAS, 2/9/26 (Jakarta): Dibandingkan dengan sejumlah negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income lainnya tingkat kemiskinan penduduk Indonesia tercatat relatif tinggi. Hal tersebut tercermin dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026 yang diterbitkan Bank Dunia.
Sebagaimana laporan tersebut, Bank Dunia memproyeksikan sebanyak 64,2 persen penduduk Indonesia pada 2026 hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 8,30 dollar AS per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.
Berdasarkan angka tersebut, Indonesia menempati posisi keempat tertinggi dari 11 negara ASEAN dan negara peers yang dibandingkan dalam data Bank Dunia. Tingkat kemiskinan Indonesia berada di bawah Timor-Leste yang mencapai 71,7 persen, India 70,7 persen, dan Laos 68,6 persen pada 2026.
Namun demikian, meski berada di posisi keempat, Bank Dunia memproyeksikan tingkat kemiskinan Indonesia akan terus menurun dalam tiga tahun mendatang. Angkanya diperkirakan turun dari 64,2 persen pada 2026 menjadi 63,1 persen pada 2027 dan 62 persen pada 2028.
Tingkat kemiskinan
Adapun proyeksi tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan Bank Dunia di negara ASEAN dan negara peers Indonesia pada 2026: Timor-Leste – 71,7 persen India – 70,7 persen Laos – 68,6 persen Indonesia – 64,2 persen Afrika Selatan – 60 persen Filipina – 56,5 persen Brasil – 20,4 persen Vietnam – 17,9 persen Argentina – 14,5 persen Thailand – 10,1 persen Malaysia – 1 persen.
Meski demikian, angka 64,2 persen tersebut bukan merupakan angka kemiskinan resmi Indonesia,. Hal ini karena Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode serta garis kemiskinan yang berbeda. Namun, BPS menegaskan bahwa perbedaan angka kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS tidak menunjukkan adanya pertentangan.
Dimana keduanya menggunakan standar garis kemiskinan dan tujuan pengukuran yang berbeda. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk memantau kemiskinan secara global serta memungkinkan perbandingan kondisi antarnegara.
Sedangkan BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk kelompok negara upper-middle income, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan sebesar 8,30 dollar AS PPP per kapita per hari.
Untuk nilai tersebut tidak dikonversikan menggunakan kurs rupiah terhadap dollar AS. Bank Dunia menggunakan pendekatan Purchasing Power Parity untuk memperhitungkan perbedaan daya beli dan biaya hidup antarnegara.
Kebutuhan dasar
Usai memperhitungkan kondisi biaya hidup di Indonesia, Bank Dunia menyebut nilai tersebut setara dengan sekitar Rp 1,512 juta per orang per bulan. Sementara itu, BPS menghitung kemiskinan menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN), yakni berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.
Adapun komponen tersebut mencakup kebutuhan makanan dengan standar minimal 2.100 kilokalori per orang per hari serta kebutuhan nonmakanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan BPS dihitung berdasarkan hasil pendataan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang mengumpulkan data mengenai pengeluaran dan pola konsumsi masyarakat.
Adapun Susenas dilaksanakan dua kali dalam setahun. Pada 2024, Susenas dilaksanakan pada Maret dengan cakupan 345.000 rumah tangga di seluruh Indonesia. Sementara pada September, pendataan mencakup 76.310 rumah tangga.
Untuk pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena pengeluaran dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari umumnya dilakukan secara kolektif oleh anggota rumah tangga.(P-*/am)
