PRIORITAS, 28/8/26 (Jakarta): Anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada 2027 menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencapai Rp549,9 triliun atau naik 10 persen jika dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp500 triliun.
Dijelaskan Purbaya, Perlinsos merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial sekaligus menjaga daya beli.
"Anggaran perlindungan sosial merupakan salah satu instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan," jelas Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, seperti dilansir CNBC Indonesia, Kamis (27/8/26).
Seperti diketahui, anggaran Perlinsos digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Sembako bagi 17,8 juta KPM.
Atensi sosial
Selain itu, Perlinsos juga mencakup atensi sosial dan penanganan bencana bagi 13,5 ribu orang, bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi 74,8 juta orang, serta subsidi BBM jenis tertentu sebanyak 20.097,5 ribu kiloliter.
Sementara di sektor kesehatan, Perlinsos juga meliputi Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.
Sedangkan di sektor kesehatan, anggaran digunakan untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta peserta PBPU dan BP kelas III bagi 49,6 juta peserta.
Bahkan Perlinsos juga mencakup subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 5,1 juta debitur sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.
Rapat banggar
Saat rapat kerja ini, Banggar menyoroti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Banggar mempertanyakan pencantuman PIP dan KIP dalam Perlinsos. Pasalnya, kedua program tersebut juga masuk ke dalam anggaran pendidikan.
Kemudian Purbaya pun meluruskan hal ini. Purbaya mengaku terdapat kesalahan dalam penyajian data anggaran. Dia menjelasnkan bahwa bagian KIP dan PIP memang beririsan dengan anggaran pendidikan.
"Salah ketik lagi. Itu memang tampilannya beririsan," ujarnya.
Dia berjanji akan memperbaiki penyajian data tersebut agar tidak menimbulkan kesan adanya penghitungan anggaran secara ganda.
"Kita koreksi, bu. Nanti untuk presentasinya enggak akan kita klaim sebagai Perlinsos," tegasnya.(P-*/am)
