Anton Supit (foto : dok. Antara)
PRIORITAS, 20/7/26 (Manado) : Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Pemerintah didesak menunjukkan komitmen penegakan hukum yang konsisten yang dinilai sangat penting membangun kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dan kepatuhan peraturan di berbagai tingkatan pemerintahan.
Peluang ini bisa menjadi momentum bagi pemerintahan untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat penegakan hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Tindakan nyata lewat kebijakan yang konsisten memang menjadi kunci mengembalikan kepercayaan publik dan membuktikan bahwa pemerintah benar-benar serius dan berintegritas dalam menjalankan amanah.
Demikian pandangan Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton Supit, atas gonjang-ganjing menyangkut merebaknya distrust menyangkut penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febry Ardiansyah.
Menurutnya, langkah tegas ini memang jadi sarana pembuktian bagi Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya terhadap reformasi hukum, sekaligus memperkuat wibawa pemerintah di mata masyarakat dan dunia usaha.
Dikatakan, mengubah distrust menjadi trust memerlukan komitmen, transparansi, dan tindakan nyata dari para pemangku kepentingan, membuktikan bahwa keadilan dan hukum benar-benar ditegakkan demi kebaikan bersama dan masa depan yang lebih cerah.
Prinsip kesetaraan di hadapan hukum memang jadi pilar utama dalam mewujudkan keadilan sejati. "Ketika setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang, barulah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat benar-benar berdiri teguh," jelasnya dalam perbincangan, Senin (20/7/2026).
Pengusaha berdarah Kawanua ini menggaris bawahi jika perkara Ferry Ardiansyah ini jadi momen penting membuktikan bahwa integritas dan penegakan hukum yang adil benar-benar menjadi prioritas.
"Masalah integritas dan penegakan hukum yang adil ini memang merupakan tantangan yang harus dihadapi, tidak saja bagi institusi kejaksaan dan kepolisian namun juga di banyak lembaga dan sektor masyarakat," tambahnya. Hanya dengan komitmen yang kuat dan konsisten di setiap lini, kita bisa berharap untuk membangun tata kelola yang lebih bersih dan tepercaya.
Prinsip pertanggungjawaban pejabat publik, kata dia, memang jadi standar moral yang tinggi. Banyak pihak berpendapat bahwa mundur dari jabatan ketika terbukti melanggar hukum adalah bentuk penghormatan terhadap etika pemerintahan dan integritas diri.
Karena itu, Anton Supit berpendapat, pemberantasan korupsi di semua lini terus didesak agar berjalan tanpa pandang bulu untuk memulihkan kepercayaan publik. Pengawasan ketat dan transparansi dalam penegakan hukum dinilai sebagai kunci utama dalam memastikan supremasi hukum berjalan dengan adil dan bersih dari praktik-praktik penyalahgunaan wewenang.
Tantangan utama yang dihadapi Indonesia, jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik, mencakup masalah ketimpangan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan juga penyebaran pembangunan yang belum merata di seluruh kepulauan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren menarik terkait partisipasi angkatan kerja di sektor non formal di Indonesia, karena kemampuan fiskal pemerintah terbatas, sehingga diperlukan kolaborasi dengan pihak swasta.
"Mengembalikan itu semua sangat bergantung pada kemampuan dan niat pemerintah mengubah ketidakpastian dalam proses hukum yang memang bisa meruntuhkan kepercayaan publik dan investor, menjadi trust, sehingga tak ada lagi hambatan dalam menumbuhkan ekonomi bangsa," paparnya.
Jika penegakan hukum dirasa tidak maksimal, dampak terhadap berbagai sektor, terutama perekonomian dan investasi, tentu akan terasa dan berpotensi menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dia mengatakan, menciptakan lapangan kerja lewat investasi adalah solusi paling berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sektor swasta yang berkembang memang menjadi pilar utama penerimaan pajak bagi pemerintah, yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan penyediaan fasilitas umum.
Hubungan yang terlalu dekat dengan kekuasaan memang bisa menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat dan tidak adil bagi dunia usaha. Ketika akses terhadap kebijakan dan sumber daya tergantung pada kedekatan pribadi, inovasi dan efisiensi akan terhambat, sehingga merugikan perekonomian secara keseluruhan.
Kritik terhadap kepastian dan penegakan hukum yang tidak sejalan dengan aturan, diakui Anton Supit memang sudah menjadi perbincangan umum di masyarakat akhir-akhir ini dan menjadi tantangan mendasar dalam membangun sistem yang benar-benar adil bagi semua pihak.
Kondisi di mana penanganan kasus yang tampak jelas mendapat penanganan yang meragukan memang bisa menciptakan ketidakpercayaan yang serius di masyarakat dan merusak integritas institusi penegak hukum. "Rasa keadilan itu menjadi taruhan utamanya," tukasnya.
Transparansi dan pembuktian yang kuat adalah kunci untuk menghindari spekulasi yang bisa merusak citra penegak hukum.
Harkat dan wibawa hukum memang menjadi fondasi bagi integritas sebuah negara. Ketika kepercayaan terhadap hukum terkikis, kepercayaan terhadap institusi dan tatanan bernegara pun turut terancam.
Anton Supit kemudian mengutip sebuah filosofi seorang temannya dari Jepang, bahwa kebohongan akan ditutupi juga dengan kebohongan, bahkan hingga ribuan kali.
Sebelumnya, dalam podcast Rhenal Kasali yang juga menghadirkan Hendardi, Ketua Setara Institute, Minggu (19/7/2026) malam, Anton Supit sempat mengutip ungkapan Letjen (Pur) Johny Lumintang kepadanya tentang langkah yang diambil ahli startegi Tiongkok, Sun Tzu.
"Jika kita diperhadapkan pada tiga pilihan pelik mana yang harus dikorbankan dengan urutannya antara makanan, papan (rumah) dan hukum, Sun Tzu memilih hal terakhir yang harus tetap dipertahankan adalah hukum. Artinya, jika hukum (tetap) terjaga, maka persoalan makanan dan papan pasti terjamin," urainya.(P/dg)
