PRIORITAS, 8/9/26 (Jakarta): Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai Indonesia masih membutuhkan sejumlah kebijakan insentif untuk menjaga daya saing investasi.
Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dendy Apriandi menyebut insentif menjadi salah satu faktor penting saat pemerintah menawarkan proyek pembangunan Indonesia kepada calon investor.
“Ketika kita bicara daya saing, kita masih memerlukan insentif. Ketika kita, BKPM juga melakukan istilahnya mempromosikan suatu bidang usaha. Pertanyaan yang selalu ditanya itu, apakah insentif yang mereka dapat ketika mereka berinvestasi?” kata Dendy dalam acara BIG Strategic Forum 2026 di Jakarta, Selasa (8/9/26).
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini masih menjalani masa transisi menuju penerapan pajak minimum global (global minimum tax/GMT). Kondisi tersebut turut memengaruhi pemerintah dalam menyusun kebijakan insentif investasi.
GMT merupakan kesepakatan internasional yang menetapkan tarif pajak minimum sebesar 15 persen bagi perusahaan multinasional berskala besar.
Selanjutnya, dikutip dari Antara, Dendy mencontohkan insentif berupa tax holiday yang berakhir pada 2025 lalu. Sebagai pengganti, pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif, antara lain subsidi energi dan Qualified Refundable Tax Credit (QRTC).
“Walaupun Kementerian Keuangan saat ini sudah memiliki beberapa alternatif pengganti dari insentif tersebut. Misalnya, subsidi energi, QRTC, itu sudah sedang kita kaji alternatif-alternatif penggantinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia memandang pemerintah perlu menyiapkan berbagai insentif untuk membantu pelaku usaha mempertimbangkan keputusan investasi.
“Kalau kita bicara KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), sementara masih aman, karena PP-nya masih ada. Kalau kita bicara KPBPB, juga demikian. Nah, tapi untuk yang kita bicara umum, kita masih ada struggling-nya dalam menyesuaikan sweetener tadi,” tambah Dendy. (P-Zamir)
