PRIORITAS, 8/7/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan dan mengamankan Bupati Muara Enim bersama sejumlah pihak di Sumatera Selatan.
Operasi tersebut menambah daftar penindakan KPK sepanjang 2026. Penangkapan ini menjadi OTT ke-12 yang dilakukan lembaga antirasuah pada tahun berjalan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penangkapan tersebut.
“Benar,” katanya, seperti dikutip Antara, Senin (8/6/26).
Dalam operasi ini, tim KPK mengamankan total 10 orang. Penangkapan berlangsung di dua wilayah, yakni Jakarta dan Sumatera Selatan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan komposisi pihak yang diamankan terdiri dari unsur pemerintah daerah dan swasta.
“Tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumsel. Lima orang dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, salah satunya bupati. Kemudian lima orang lainnya pihak swasta,” ujarnya.
KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh pihak yang diamankan. Penentuan status hukum akan dilakukan dalam waktu maksimal 1x24 jam.
Proses tersebut mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Rangkaian OTT sepanjang 2026 menunjukkan intensitas penindakan yang tinggi.
Kasus pertama terjadi pada awal Januari. Saat itu, delapan orang diamankan terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara.
Beberapa hari berselang, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait proyek serta dana CSR.
Masih pada periode yang sama, Bupati Pati Sudewo turut terjaring OTT. Kasusnya berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
Penindakan berlanjut ke Februari. KPK mengungkap kasus di KPP Madya Banjarmasin terkait restitusi pajak.
Pada hari yang sama, KPK juga mengamankan pihak dalam kasus impor barang tiruan. Salah satu yang ditangkap adalah pejabat Bea Cukai.
OTT berikutnya menyasar perkara sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok. Sejumlah pejabat peradilan hingga pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka.
Memasuki Maret, KPK menangkap Bupati Pekalongan dalam kasus pengadaan jasa outsourcing. Penindakan dilakukan saat bulan Ramadhan.
Beberapa hari kemudian, Bupati Rejang Lebong juga diamankan dalam kasus dugaan suap proyek.
Masih dalam periode yang sama, Bupati Cilacap ditangkap terkait dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya.
Pada April, KPK menggelar OTT di Tulungagung. Bupati setempat ditangkap bersama belasan orang lainnya.
Penindakan terbaru sebelum kasus Muara Enim terjadi pada awal Juni. KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus pengurusan izin tinggal warga negara asing di Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kasus di Muara Enim kini menjadi bagian terbaru dari rangkaian tersebut.
KPK masih mendalami perkara ini dan membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. (P-Khalied M)
