PRIORITAS, 26/2/2026 (Samarinda): Mengawal lahirnya ibu kota baru bukan hanya soal membangun gedung dan jalan, tetapi juga memastikan tata kelola wilayah berjalan tertib dan berkelanjutan. Karena itu, Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat kolaborasi strategis dalam menangani berbagai isu krusial di kawasan Nusantara, mulai dari aktivitas ilegal, pengelolaan hutan, hingga persoalan kependudukan.
Sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Selasa (24/02/2026), sebagai langkah memastikan pembangunan ibu kota berjalan tertib, aman, dan berkelanjutan.
Penjelasan pers yang diterima dari kantor OIKN, Rabu malam (25/2/2026) menybutkan, pertemuan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan kawasan Nusantara. Pembangunan fisik dinilai tidak dapat berjalan optimal tanpa memperhatikan aspek hukum, lingkungan, dan dinamika sosial masyarakat.
Staf Khusus Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Otorita IKN sekaligus Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal, Edgar Diponegoro, menyampaikan bahwa penanganan aktivitas ilegal kini memerlukan penguatan peran satuan tugas lintas sektor—meliputi kehutanan, pertambangan, hingga aktivitas sosial-ekonomi lainnya.
“Pendekatan pencegahan sebelumnya telah dilakukan, namun ke depan perlu diimbangi dengan langkah penindakan agar lebih efektif,” ujarnya.
Salah satu fokus pembahasan adalah pengelolaan kawasan hutan, yang menjadi elemen utama dalam pencapaian konsep forest city Ibu Kota Nusantara. Sebanyak 65 persen wilayah Nusantara ditetapkan sebagai kawasan hutan. Namun, aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang telah lama berkembang di area tersebut menjadi tantangan yang membutuhkan pendekatan terukur.
“Kita tidak bisa menggunakan pendekatan radikal. Penanganannya harus bertahap dan berbasis sosial, dengan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan,” lanjut Edgar.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, turut menegaskan pentingnya kebijakan yang realistis dan sesuai kondisi faktual masyarakat. “Penataan kawasan tidak bisa hanya dilihat dari perencanaan di atas kertas, tetapi harus mempertimbangkan kondisi eksisting masyarakat,” ujarnya.
Berbagai langkah strategis dibahas dalam pertemuan ini, termasuk penguatan kemitraan konservasi, peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan, serta pengendalian kependudukan di kawasan Nusantara.
Pemerintah juga merencanakan pertemuan lanjutan beberapa bulan mendatang untuk memperkuat konsolidasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, sekaligus membahas penyusunan payung kerja sama antara Otorita IKN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pertemuan ini turut dihadiri perwakilan Otorita IKN, antara lain Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Direktur Kepatuhan, Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, serta Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air.
Melalui sinergi yang diperkuat ini, pengelolaan kawasan Nusantara diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat secara adil dan terukur. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota masa depan yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan. (P-*/bwl)
