PRIORITAS, 3/11/26 (Jakarta): Komisi III DPR RI bergerak cepat mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Meski dalam masa reses, komisi yang membidangi hukum ini terus menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna menyerap aspirasi dari berbagai elemen strategis.
Terbaru, Komisi III DPR menggelar rapat bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI Narendra Jatna, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), serta akademisi Universitas Lampung, Dr. Budiyono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa DPR memiliki komitmen kuat untuk segera mengesahkan regulasi yang dinilai krusial dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum ini.
"Komisi III berkomitmen segera mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang, ya. Makanya di masa sidang, di masa reses ini, RDPU kita gas terus," ujar Habiburokhman saat membuka rapat, seperti dilansir dari Antara.
Panja RUU Perampasan Aset resmi terbentuk
Sebagai bentuk keseriusan, Komisi III DPR RI kini telah resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Perampasan Aset secara lebih mendalam dan spesifik.
Struktur pimpinan Panja ini disepakati dan diisi oleh Ketua Panja Habiburokhman (Ketua Komisi III DPR RI), dan Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra (Anggota Komisi III DPR RI).
RUU Perampasan Aset sendiri sebelumnya telah disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI melalui Rapat Paripurna. Langkah pembentukan Panja ini menjadi babak baru yang krusial agar poin-poin pasal di dalamnya bisa digodok secara komprehensif bersama para pakar dan penegak hukum.
Target sah sebelum akhir tahun 2026
Sinyal hijau percepatan regulasi ini sejalan dengan target yang dipasang oleh pimpinan DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya memastikan bahwa RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung dan sah paling lambat pada pertengahan Desember 2026.
"Insya Allah selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember yang akan datang," ungkap Puan saat konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI, Oktober lalu.
Dengan sisa waktu yang ada, maraton rapat dengar pendapat yang dilakukan Komisi III bersama Jamdatun, akademisi, hingga organisasi kemahasiswaan diharapkan mampu menghasilkan undang-undang yang kuat, objektif, dan efektif untuk memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi. (P-*/ht)
