PRIORITAS, 27/8/26 (Jakarta): Pimpinan DPR RI mematok tenggat waktu pengesahan Rencana Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor paling lambat pada 15 Desember 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan hasil keputusan Paripurna tersebut saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bergerak (AMPB) dan ARIP di Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026).
Pihak lembaga legislatif ini langsung membuat dokumen kesepakatan tertulis di hadapan utusan warga. Oleh karena itu, langkah ini memberikan kepastian hukum serta transparansi atas tuntutan publik yang mengawal RUU tersebut.
Pimpinan DPR siap mengundurkan diri dan janji kawal keamanan warga Pati
Awalnya, perwakilan warga Pati Supriyono (Botok) mendesak kepastian tanggal pengesahan serta konsekuensi nyata bagi jajaran parlemen. Selanjutnya, Dasco menegaskan bahwa jajaran Pimpinan DPR bersedia mengundurkan diri dari jabatan jika gagal memenuhi target tanggal 15 Desember 2026 tersebut.
Sebab, DPR berkomitmen penuh menuntaskan regulasi pemberantasan korupsi ini bersama Presiden tepat waktu. Bahkan, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengundang delegasi warga Pati untuk hadir langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi III.
Namun, suasana audiensi sempat memanas saat perwakilan warga membeberkan serangkaian aksi intimidasi serta pelemparan bus di Tol Karawang. Selain itu, peserta demo menceritakan insiden pembakaran kerudung serta kasur lantai di posko depan Gedung DPR.
Akhirnya, Dasco mengintruksikan aparat kepolisian untuk memperketat pengamanan serta mengusut tuntas aksi teror terhadap massa demonstran. Dengan demikian, DPR memastikan proses penyusunan undang-undang ini berjalan aman dan terus menampung masukan publik secara terbuka. (P-Gio R).
