Lompat ke konten
Breaking
HUKRIMHukum

Dugaan aliran dana korupsi kuota haji seret pucuk pimpinan Kemenag

Khalied Malvino1 menit baca
Bagikan
ss-yt-kpk-asep-guntur
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu ungkap aliran dana korupsi haji 2024 ke pucuk pimpinan Kemenag melalui jalur berjenjang, kasus sudah naik penyidikan. (Tangkapan layar YouTube KPK RI)

PRIORITAS, 11/9/25 (Jakarta):Ā  KPK mengungkap dugaan aliran dana korupsi kuota haji 2024 mengalir ke sejumlah pejabat hingga pucuk pimpinan Kementerian Agama (Kemenag).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan pola aliran dana itu. Ia menekankan pucuk pimpinan bisa setingkat menteri.

"Kalau di kementerian, ujungnya ya menteri," kata Asep di Gedung KPK, Rabu (10/9/25).

Asep tidak menyebut nama, tetapi perkara ini terjadi saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama pada haji 2024.

Ia juga menegaskan penerimaan sesuatu tidak selalu langsung ke pejabat. Mekanisme bisa melalui staf atau asisten.

"Jadi begini, menerima sesuatu atau tidak menerima sesuatu itu tidak harus selalu diterima langsung," jelas Asep.

KPK menemukan dana korupsi kuota haji mengalir berjenjang. Nominal yang disebut berkisar antara USD 2.600 hingga USD 7.000.

"Aliran uang tadi secara berjenjang, jadi tidak directly dari travel agent ke pucuk pimpinan oknum Kemenag," ujar Asep, Selasa (9/9/25).

Ia menjelaskan uang itu masuk lewat beberapa jalur. Kerabat, staf ahli, hingga orang dekat pejabat disebut ikut menerima bagian.

"Setiap tingkatan mendapat bagiannya sendiri-sendiri," tambah Asep.

Sudah naik penyidikan

KPK menyatakan kasus korupsi haji 2024 sudah naik penyidikan. Namun, lembaga itu belum menetapkan tersangka dari pihak manapun.

Penyidik memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Fokus penyidikan diarahkan pada pembagian kuota tambahan haji.

Menurut KPK, ada pembagian kuota tambahan dengan pola 50:50 antara haji reguler dan haji khusus. Padahal undang-undang hanya menetapkan 8 persen untuk haji khusus.

Langkah terbaru, KPK menyita dua rumah di Jakarta Selatan. Aset itu ditaksir senilai Rp 2,6 miliar.

Rumah tersebut diduga dibeli dari fee kuota haji 2024. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari pembuktian aliran dana korupsi.

Kasus dugaan aliran dana korupsi kuota haji 2024 yang melibatkan pucuk pimpinan Kementerian Agama terus ditelusuri KPK melalui penyidikan dan penyitaan aset. (P-Khalied M)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami