Lompat ke konten
Breaking
HukumKPK

Eks Kakanwil Pajak Haniv jadi tersangka, uang korupsi Rp20,7 M disimpan di deposito dan aset

Zamir Ambia1 menit baca
Bagikan
KPK-tahan-mantan-Kepala-Kanwil-Ditjen-Pajak-Jakarta-Khusus-19082026-gp-4.jpg
Muhammad Haniv, mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, keluar dari ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/8/2026). KPK menahan Haniv terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp20,7 miliar. (Antara Foto)

PRIORITAS, 11/9/26 (Jakarta): KPK menyebut mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhamad Haniv (MH), menyimpan uang hasil korupsi dalam deposito di sejumlah bank. Haniv juga memakai uang tersebut untuk membeli sejumlah aset.

KPK menetapkan Muhamad Haniv sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp20,7 miliar dari sejumlah perusahaan wajib pajak.

"Dari pemeriksaan para saksi didapatkan keterangan bahwa uang-uang yang diduga diterima oleh saudara MH ini ada yang kemudian ditempatkan di deposito di sejumlah perbankan, kemudian ada juga yang digunakan untuk pemberian, pembelian sejumlah aset. Nah, semuanya ini ditelusuri oleh penyidik," ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (11/9/26).

Budi mengatakan penyidik KPK masih menelusuri aliran dana dari dugaan korupsi tersebut. Pada Kamis (10/9/26), penyidik memeriksa empat saksi untuk mendalami perkara itu.

Keempat saksi tersebut terdiri dari Budi Satria dari pihak swasta, Julia Nur Rakmatia selaku PPAT, Lany selaku Direktur PT BPR Olympindo Primadana, dan Veronica Susilo Wardhani selaku karyawan swasta.

KPK menjerat Haniv dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kemudian mengubah ketentuan tersebut terkait dugaan gratifikasi dan penerimaan lainnya.

"Oleh karena itu, dari penerimaan-penerimaan itu tentunya kemudian penyidik melakukan follow the money, kita ikuti aliran uangnya," ujar Budi.

KPK menetapkan Haniv sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 25 Februari 2025. Penyidik KPK menangkap Haniv dalam perkara tersebut pada 19 Agustus 2026.

KPK menduga Haniv menerima gratifikasi total Rp20,7 miliar dari sejumlah perusahaan wajib pajak. Sekitar Rp700 juta ia gunakan untuk membiayai sponsor acara peragaan busana anaknya.

Haniv juga menerima sekitar Rp10 miliar dalam mata uang asing sepanjang 2013-2018. Selanjutnya, pada periode 2014-2022, Haniv menerima sekitar Rp10 miliar dalam mata uang asing melalui perantara berinisial BSA. (P-*r/Zamir Ambia)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami