PRIORITAS, 14/5/26 (Jakarta): Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa untuk menyoroti tata kelola proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Aksi tersebut berlangsung di kantor PT Agrinas Pangan Nusantara dan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tuntutan utama berupa audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran program desa tersebut.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta Dendy menyebut aksi ini sebagai bentuk dorongan agar pengelolaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Dalam orasinya, ia menyoroti dugaan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi pembangunan di lapangan.
“Negara menganggarkan Rp3 miliar per unit desa, tapi faktanya di lapangan hanya senilai Rp1,6 miliar. Ada Rp1,4 miliar yang diduga tidak sesuai peruntukan per desa. Karena itu kami meminta audit total agar semuanya jelas dan terbuka,” kata Dendy di depan Gedung KPK, Rabu (13/5/26).
Menurut dia, audit independen diperlukan untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan program.
Selain persoalan anggaran, massa aksi juga menyoroti aspek tata kelola proyek, termasuk pengadaan logistik dan material pembangunan yang dinilai perlu diawasi lebih ketat.
Para peserta aksi menilai program KDMP memiliki peran strategis dalam mendorong penguatan ekonomi desa, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dalam tuntutannya, GMNI dan HMI meminta audit menyeluruh terhadap proyek KDMP, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta memperkuat peran koperasi desa dalam pengelolaan ekonomi lokal.
Mereka juga berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut secara profesional.
“Harapan kami, program yang menggunakan uang rakyat dapat diawasi bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa,” ujar Dendy. (P-Khalied M)
