PRIORITAS, 31/5/26 (Jakarta): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemerintah untuk mendirikan badan usaha milik negara (BUMN) yang secara khusus menangani ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat program hilirisasi sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Indonesia.
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Minggu (31/5/26), Nurdin menegaskan, pembentukan BUMN pengelola ekspor SDA harus diarahkan sebagai bagian dari upaya memperkokoh kedaulatan ekonomi nasional, sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
"Pembentukan BUMN ekspor SDA strategis harus ditempatkan dalam kerangka ekonomi konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Kebijakan ini merupakan strategi lanjutan dari program hilirisasi SDA, mengamankan devisa negara, dan mencegah kebocoran nilai ekspor komoditas strategis," imbuhnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah telah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Strategis sebagai BUMN yang akan bertanggung jawab mengelola ekspor berbagai komoditas strategis, dengan operasional yang dijadwalkan mulai berjalan pada 1 Januari 2027.
Menurutnya, kehadiran perusahaan tersebut diharapkan mampu memperkuat pengendalian dan pengawasan aktivitas ekspor, meningkatkan akurasi data perdagangan, serta meminimalkan praktik manipulasi nilai transaksi yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara.
Danantara meningkatkan daya tawar RI
Nurdin berpandangan, keberadaan PT Danantara Sumber Daya Strategis berpotensi meningkatkan daya tawar Indonesia dalam perdagangan internasional, sekaligus mempercepat pengembangan industri berbasis sumber daya alam sehingga komoditas dalam negeri memiliki nilai tambah lebih tinggi dan tidak lagi didominasi ekspor bahan baku maupun produk setengah jadi.
"BUMN tidak boleh hanya dilihat sebagai entitas bisnis biasa, tetapi sebagai instrumen negara untuk memastikan kekayaan alam Indonesia tidak hanya keluar sebagai bahan mentah, melainkan menghasilkan nilai tambah, penerimaan negara, penguatan industri nasional, dan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi rakyat," tuturnya.
Ia mengatakan perusahaan tersebut perlu berperan sebagai agregator dan penguat ekosistem ekspor nasional yang mengintegrasikan aspek produksi, pembiayaan, logistik, standardisasi mutu, hingga penetrasi pasar internasional.
"Hal ini penting agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengekspor komoditas, tetapi mampu naik kelas sebagai pemain penting dalam rantai nilai global," katanya.
Pastikan tidak ada monopoli
Meski mendukung kebijakan tersebut, Nurdin Halid mengingatkan pemerintah untuk memastikan pelaksanaannya tidak memunculkan praktik monopoli atau menambah lapisan birokrasi yang berpotensi menghambat aktivitas dan iklim usaha.
"BUMN harus hadir sebagai penguat ekosistem, bukan penghalang bagi pelaku usaha lain. Eksportir swasta, koperasi, dan pelaku usaha nasional tetap harus diberi ruang yang adil," ujarnya.
Ia menegaskan, DPR akan terus mengawasi penerapan kebijakan tersebut agar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan iklim persaingan usaha tetap sehat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekspor serta meningkatkan penerimaan negara. (P-*r/Zamir Ambia)
