Lompat ke konten
HUKRIM

KPK telusuri dugaan rekayasa tender proyek kereta untuk menangkan PT Istana Putra Agung

Giovanni Riung1 menit baca
Bagikan
KPK telusuri dugaan rekayasa tender proyek kereta untuk menangkan PT Istana Putra Agung
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/6/2026). (ANTARA/Rio Feisal)

PRIORITAS, 14/7/2026 (Jakarta): Dugaan rekayasa proses pengadaan dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik menelusuri indikasi adanya pengaturan tender yang diduga menguntungkan PT Istana Putra Agung (IPA).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan terhadap seorang pegawai Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kementerian Perhubungan berinisial LIN pada Senin (13/7/2026).

Menurut Budi, saksi dimintai keterangan terkait dugaan adanya pengondisian proses lelang agar PT IPA selaku tersangka korporasi dapat memenangkan proyek.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya oleh penyidik terkait dugaan pengaturan lelang untuk memenangkan PT IPA selaku tersangka korporasi," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek perkeretaapian di bawah naungan DJKA Kementerian Perhubungan.

Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini bernama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, pada 11 April 2023.

Dalam perkembangannya, lembaga antirasuah telah menetapkan 21 tersangka hingga 20 Januari 2026, termasuk mantan anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024, Sudewo. Selain individu, KPK juga menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka korporasi.

Rangkaian penyidikan mencakup sejumlah proyek perkeretaapian di berbagai wilayah, seperti pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api Makassar, proyek konstruksi dan supervisi jalur kereta api Lampegan di Cianjur, hingga pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang di Pulau Jawa dan Sumatera.

KPK menduga praktik pengondisian dilakukan sejak proses administrasi pengadaan hingga penetapan pemenang tender sehingga proyek diarahkan kepada pihak tertentu. (P-Gio R)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami