PRIORITAS, 24/7/26 (Jakarta): Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melibatkan PT Amos Indah Indonesia dan 134 mantan pekerjanya akhirnya mencapai titik temu setelah melalui proses mediasi yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Desk Ketenagakerjaan Polri. Kesepakatan tersebut mengakhiri sengketa yang telah berlangsung sejak Maret 2026.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan penyelesaian perkara berhasil dicapai dalam waktu sekitar tiga minggu melalui dialog intensif antara perusahaan dan perwakilan pekerja. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian konflik hubungan industrial.
"Sekitar tiga minggu lalu kami diminta Bapak Kapolri untuk menyelesaikan persoalan ini dalam waktu satu bulan. Berkat kolaborasi Kemnaker dan Desk Ketenagakerjaan Polri, manajemen perusahaan dan para mantan pekerja akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dalam waktu tiga minggu," ujar Afriansyah di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Kasus tersebut berawal dari keputusan perusahaan melakukan PHK terhadap ratusan pekerja pada Maret 2026. Merasa proses pemutusan hubungan kerja tidak memenuhi rasa keadilan, serikat pekerja kemudian mengajukan pengaduan kepada Kemnaker untuk meminta penyelesaian melalui mekanisme mediasi.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Kemnaker bersama Desk Ketenagakerjaan Polri mempertemukan kedua belah pihak dalam beberapa kali perundingan hingga akhirnya tercapai kesepakatan yang diterima perusahaan maupun mantan pekerja.
Hasil mediasi menetapkan PHK terhadap 134 pekerja tetap berlaku. Namun, PT Amos Indah Indonesia menyatakan kesediaannya memenuhi seluruh hak pekerja dengan membayarkan pesangon senilai sekitar Rp12,7 miliar. Besaran kompensasi yang diterima masing-masing pekerja disesuaikan dengan masa kerja mereka.
Afriansyah berharap pola penyelesaian melalui dialog seperti ini dapat terus dikedepankan dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan sehingga hak pekerja tetap terlindungi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
Sementara itu, Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhammi menilai keberhasilan mediasi tersebut menjadi wujud sinergi pemerintah dalam menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis. Ia juga menyebut langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Irhammi turut mengapresiasi keterlibatan langsung Wakil Menteri Ketenagakerjaan beserta jajaran Kemnaker yang aktif memfasilitasi proses mediasi hingga menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima seluruh pihak. (P-*r/Humas Kemnaker/Gio R)
