PRIORITAS, 22/7/26 (Jakarta): Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) ditargetkan mulai beroperasi tahun 2026.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, usai menghadiri konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/26), seperti dilansir dari Antara Rabu (22/7/26).
“Kita lihat nanti ada PP (Peraturan Pemerintah) segala macam belum disusun. Kita harapkan peraturan terlaksana 6 bulan,” kata Purbaya,
Dalam rapat paripurna Selasa (21/7/26), DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII menjadi Undang-Undang.
Dengan disahkannya RUU ini, Indonesia memiliki landasan hukum untuk pembentukan kawasan PFII yang diharapkan dapat menarik investasi skala global.
Lebih lanjut Menkeu Purbaya mengatakan, kondisi ketidakpastian ekonomi global saat ini justru meningkatkan kebutuhan para investor terhadap keberadaan pusat finansial internasional.
“Operasinya kita harap secepatnya. Kita bisa usahakan tahun ini. Kenapa? Karena ini kan uncertainty-nya lebih tinggi. Di situlah demand untuk pusat finansial meningkat,” jelas Purbaya.
Tidak buru-buru
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan bahwa penyusunan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak dilakukan secara tergesa-gesa, meski harus dipercepat demi menangkap peluang perpindahan dana global agar masuk ke Indonesia.
“Ya tidak buru-buru juga. Memang ini kan merupakan perintah dari Undang-Undang P2SK,” kata Hekal saat dijumpai wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Hekal, yang juga merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PFII, menjelaskan penyusunan undang-undang ini merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan.
Diungkapkannya, semula ketentuan mengenai PFII direncanakan dimuat dalam UU P2SK. Namun karena cakupannya cukup besar, pembahasannya dipisahkan menjadi undang-undang tersendiri.
“Tapi memang ini menjadi program yang agak kita dahulukan,” kata Hekal. Ia menambahkan, Indonesia ingin memanfaatkan peluang perpindahan dana global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Apabila Indonesia terlambat, katanya, peluang tersebut berpotensi beralih ke negara lain yang juga tengah mengembangkan pusat keuangan internasional.
“Karena di negara-negara lain banyak yang baru saja juga melahirkan financial center baru. Kita dengar di Uzbekistan baru melahirkan (pusat keuangan), di Vietnam malah meluncurkan dua (pusat keuangan) sekaligus. Jadi kita memang agak dalam proses balap-balapan,” jelas dia.
Lokasi Bali
Terkait lokasi PFII, seperti diberitakan sebelumnya, Mohammad Hekal mengungkapkan, Bali disebut menjadi kandidat kuat.
Bali dinilai memiliki keunggulan dari segi daya tarik wilayah karena telah menjadi magnet wisata dunia. Hanya saja, selama ini belum sepenuhnya diikuti dengan masuknya aktivitas atau investasi keuangan dan modal asing.
"Kenapa salah satu daerah tujuan utama adalah Bali? Orang asing memang sudah suka tinggal di Bali. Nah, tapi uangnya belum ikut. Harapannya adalah mereka di sini, uangnya ikut, peluang investasinya ada di depan," ujar Mohammad Hekal kepada awak media di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (21/7/26).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan sudah memastikan bahwa Bali akan menjadi lokasi PFII. PFII di Bali, katanya, diharapkan mampu menyaingi pusat finansial di kawasan seperti Singapura dan Dubai. (P-*/ht)
