PRIORITAS, 29/10/25 (Jakarta): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan utang Indonesia sebesar Rp9.138,05 triliun atau 39,86 persen dari produk domestik bruto (PDB) masih terkendali dan aman. Pernyataan itu disampaikan dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/25).
Purbaya menjelaskan lembaga pemeringkat internasional menilai kredibilitas fiskal negara melalui dua parameter utama, yakni rasio defisit terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB. Ia menegaskan posisi Indonesia masih di bawah ambang batas ketat kedua rasio tersebut.
“Indonesia masih di bawah standar kedua indikator tersebut,” kata Purbaya.
Sebagai pembanding, Uni Eropa melalui Maastricht Treaty membatasi defisit maksimal 3 persen dari PDB. Indonesia mencatat defisit Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap PDB per 30 September 2025. Rasio utang Indonesia juga tetap terjaga di level 39,86 persen, jauh di bawah batas 60 persen dari PDB.
“Jadi, dengan standar internasional yang paling ketat pun, kita masih prudent,” ujar Purbaya.
Strategi APBN tak lewati 3 persen
Purbaya menekankan, pemerintah menjaga disiplin fiskal agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melewati 3 persen.
“Dalam waktu dekat tidak akan berubah. Tidak akan saya ubah itu, akan saya jaga terus baik tahun ini maupun tahun depan,” ucapnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap rasio utang dan pendapatan negara baru dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus 8 persen.
“Kalau tumbuh 7%, misalnya, kami pertimbangkan. Perlu enggak kita kurangi pajak, atau perlu enggak kita kurangi atau tambah utang untuk tembus 8%? Namun kan hitungannya jelas di atas kertas. Kalau sudah 7% saya naikkan sedikit, orang juga senang,” katanya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, melaporkan total utang Indonesia per Juni 2025 mencapai Rp9.138,05 triliun. Dari jumlah itu, Rp1.157 triliun berasal dari pinjaman dan Rp7.980,87 triliun dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Suminto menjelaskan pemerintah mulai tahun ini menyajikan data utang secara triwulanan untuk meningkatkan kredibilitas dan kesesuaian dengan publikasi PDB nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS). (P-Khalied M)
