PRIORITAS, 1/9/26 (Jakarta): Data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dipastikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bisa dikoreksi jika keliru atau tak sesuai kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya.
Hal tersebut merespons banyaknya keluhan warga terkait ketidaksesuaian status desil akhir-akhir ini, Gus Ipul memastikan pemerintah sangat terbuka terhadap koreksi.
"Kalau misalnya ada kekeliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka," ungkap Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dilansir CNN Indonesia, Senin (31/8/26).
Dijelaskannya, masyarakat yang merasa keberatan dapat segera mengajukan pemutakhiran data melalui berbagai saluran resmi yang telah disiapkan. Saluran pengaduan tersebut meliputi Command Center, nomor WhatsApp, hingga aplikasi Cek Bansos.
Datangi kantor kelurahan
Tak hanya itu, warga juga bisa mendatangi langsung kantor kelurahan atau balai desa setempat untuk meminta pembaruan data melalui operator.
Ditegaskannya, penerapan sistem desil bertujuan untuk mempertajam sasaran program bantuan pemerintah. Tingkatan desil 1 hingga 10 tersebut membagi masyarakat berdasarkan kriteria kemampuan sosial ekonomi yang berbeda.
Menurutnya, desil 1 merupakan 10 persen kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi paling bawah. Klasifikasi ini terus berjenjang hingga kelompok masyarakat paling mampu yang berada di desil 10. "Nah, dengan adanya pendesilan ini, kita mempertajam sasaran," ucapnya.
Integrasikan data
Untuk sekarang ini, Gus Ipul mengungkap pemerintah tengah mengintegrasikan seluruh data kementerian dan lembaga di bawah Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah pemutakhiran data di BPS ini krusial agar dapat memastikan setiap program pemerintah tepat sasaran.
"BPS yang mengendalikan, kita semua membantu melakukan pemutakhiran. Ini penting karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak," katanya.
Karena itu, jika data telah akurat, pemerintah dapat mengalokasikan program bantuan berdasarkan tingkatan desil secara lebih baik.
Dicontohkannya, Program Keluarga Harapan (PKH) akan difokuskan untuk desil 1 dan 2, sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dialokasikan untuk desil 1 hingga 4.(P-*/am)
