PRIORITAS, 9/9/26 (Jakarta): Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa reforma agraria merupakan agenda konstitusional yang tidak boleh berhenti pada urusan administratif seperti penerbitan sertifikat tanah. Menurutnya, esensi utama dari program ini adalah menata ulang struktur penguasaan lahan demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
"Reforma agraria adalah kewajiban konstitusional negara untuk menata ulang struktur penguasaan tanah yang timpang. Kegagalan menjalankannya harus segera diatasi demi merealisasikan amanah konstitusi," ujar Lestari dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (9/9/26).
Lestari menyoroti realisasi redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan masih sangat minim. Dari target awal sebesar 4,1 juta hektare, capaiannya dilaporkan baru menyentuh angka 9,26 persen.
Kondisi tersebut menjadi jawaban mengapa ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia tidak kunjung bergeser, meskipun pemerintah telah menerbitkan jutaan sertifikat tanah.
Selain ketimpangan, tingginya angka konflik agraria di tanah air juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2025 dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), tercatat ada 736 korban akibat konflik lahan sepanjang tahun 2025.
"Keadilan sosial akan sulit diwujudkan jika negara hanya fokus pada legalitas dokumen tanpa menyentuh akar masalah penataan penguasaan tanah," tambahnya.
Respons Kementerian ATR/BPN dan Pakar Hukum
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya menjalankan reforma agraria yang berkeadilan melalui penataan aset dan akses.
Sejauh ini, Kementerian ATR/BPN telah mendata 6,2 juta bidang tanah untuk didistribusikan dan dilegalisasi. Sepanjang periode 2020–2025, program pemberdayaan dan kepemilikan tanah ini diklaim telah membantu 505 ribu kepala keluarga.
"Reforma agraria memerlukan verifikasi data, penataan penggunaan tanah, redistribusi, hingga pemberdayaan masyarakat. Proses ini butuh koordinasi lintas sektor yang kuat," urai Embun.
Di sisi lain, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Maria S.W. Sumardjono, mengingatkan bahwa penyelesaian konflik lahan wajib berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945.
Prof. Maria menekankan bahwa hak penguasaan negara atas sumber daya alam harus sepenuhnya diarahkan untuk kemakmuran rakyat, termasuk memulihkan hak-hak warga yang menjadi korban konflik agraria.
"Jika terjadi konflik, negara wajib turun tangan melakukan langkah konkret demi memulihkan hak warga dan menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah," ucapnya. (P-Ant/ht)
