PRIORITAS, 17/9/26 (Jakarta): Pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai tidak optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, mendapat sorotan khusus Presiden Prabowo Subianto. Inilah pula yang mengakibatkan Prabowo memangkas transfer dana ke daerah.
Presiden Prabowo menilai, pemerintah pusat perlu memastikan setiap anggaran negara benar-benar digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).
"Kadang-kadang aneh, uang oleh Pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer, nggak dipakai," kata Presiden Prabowo dalam "Program Presiden Prabowo Menjawab" sebagaimana dirilis Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta, Rabu (17/9/26) kemarin.
Perlu menjadi perhatian
Selanjutnya Presiden Prabowo menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena tujuan transfer anggaran ke daerah adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sesungguhnya, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, namun penggunaannya harus tetap efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lalu, Presiden Prabowo juga menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa yang dinilai masih belum sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan kepada daerah.
"Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Rp1 miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta," ujarnya bertanya.
Mempertanyakan efektivitas pemanfaatan anggaran
Karenanya, oleh kondisi tersebut, Presiden Prabowo mempertanyakan efektivitas pemanfaatan anggaran yang selama ini telah disalurkan pemerintah pusat kepada daerah.
Sebagaimana Antara melandir, Presidtn Prabowo menegaskan, kebijakan anggaran harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Juga Pemerintah Pusat perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN maupun yang ditransfer ke daerah benar-benar menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. (P-*/jr)
