PRIORITAS, 19/1/26 (Jakarta): Sidang perdana perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat, Senin (19/1/26). Salah satu terdakwanya adalah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) periode 2024–2025, Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan.
Informasi persidangan tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara PN Jakarta Pusat Andi Saputra. Ia menyebut agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan terhadap para terdakwa.
“Memberitahukan sejumlah sidang akan digelar, di antaranya sidang dengan terdakwa Noel Ebenezer dan kawan-kawan dengan agenda dakwaan. Kepada rekan media dipersilakan meliput,” ujar Andi Saputra kepada wartawan.
Ketua PN Jakarta Pusat telah menetapkan susunan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Majelis dipimpin Nur Sari Baktiana selaku hakim ketua, dengan Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan sebagai hakim anggota.
Selain Noel Ebenezer, perkara ini juga menyeret sepuluh terdakwa lain, yakni Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi. Seluruhnya diadili dalam berkas perkara yang sama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 tersebut bernilai sangat besar. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, nilai aliran dana yang teridentifikasi mencapai ratusan miliar rupiah.
“Dalam penyidikan perkara ini, yakni dari identifikasi oleh penyidik melalui rekening para tersangka, dugaan tindak pemerasan yang dilakukan mencapai Rp201 miliar untuk periode 2020–2025,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (18/12/25).
Budi menjelaskan, angka tersebut belum mencakup dugaan pemberian dalam bentuk tunai maupun non-tunai lainnya. Pemberian itu antara lain berupa kendaraan, fasilitas perjalanan ibadah haji dan umrah, serta berbagai bentuk keuntungan lain.
Kasus ini bermula ketika KPK menetapkan Immanuel Ebenezer bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka pada 22 Agustus 2025. Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam proses penerbitan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.
Pada hari yang sama, Noel Ebenezer sempat menyampaikan harapan untuk memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Presiden kemudian mencopot yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wamenaker. (P-Khalied M)
