PRIORITAS, 10/7/2026 (Jakarta): Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepala daerah, aparat pemerintah, serta unsur TNI dan Polri memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul adanya indikasi penyimpangan di lapangan.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat. Prabowo meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, hingga aparat terkait memeriksa seluruh dapur MBG untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
Presiden menegaskan setiap dugaan penyimpangan harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepada dirinya agar dapat ditindaklanjuti secepatnya.
Selain pemerintah daerah, Prabowo juga meminta jajaran TNI dan Polri, mulai dari komandan distrik militer, kepala kepolisian resor, hingga kepala kepolisian sektor, ikut mengawasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pengawasan dilakukan untuk menjaga kualitas program, bukan dimanfaatkan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi atau meminta imbalan kepada penyelenggara.
Prabowo menilai masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan MBG. Dengan akses media sosial dan perangkat digital, publik dapat melaporkan apabila menemukan pelanggaran di lapangan.
Presiden turut mengingatkan penyedia makanan agar tidak mengurangi porsi yang telah ditetapkan, termasuk jumlah lauk yang diberikan kepada penerima manfaat. Ia juga mendorong penggunaan telur rebus atau telur ceplok agar porsi gizi tetap sesuai standar.
Program Makan Bergizi Gratis, lanjut Prabowo, merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sehingga mampu mendukung tumbuh kembang fisik, kecerdasan, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Berdasarkan data pemerintah hingga pertengahan 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat atau sekitar 74,8 persen dari target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. (P-/Gio R)
